PORTALMEDIA.ID — Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerukan para gubernur maupun penjabat (Pj.) gubernur di semua daerah di Indonesia bersikap netral selama Pilpres 2024.
Hal ini ia sampaikan merespons sikap wakil gubernur Jawa Timur Emil Dardak dan istrinya Arumi Bachsin yang bergabung menjadi juru bicara cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Baca Juga : Memulai Kampanye dari Ujung Timur dan Barat RI: Ganjar dari Papua, Mahfud di Aceh
"Ya untuk semua gubernur dan pejabat-pejabat Gubernur, bukan hanya di Jawa Timur, di semua daerah ya supaya tetap bersikap netral. Kalau saya menyerukan begitu," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/11).
Di sisi lain, Ma'ruf menegaskan para gubernur definitif tak perlu mundur dari jabatannya ketika masuk dalam timses paslon tertentu.
Namun, ia meminta para gubernur harus cuti ketika ikut melibatkan diri dalam kampanye sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga : Wapres Ma’ruf Amin Ajak Yunani Investasi di IKN
"Ya sesuai aturan saja. Sesuai aturan dilaksanakan, tetapi dia juga harus menjalankan tugasnya dengan baik ya. Saya kira aturannya sudah ada, kalau dia pemain, yang dia main pada saat cuti, saya kira gitu kan," kata dia.
Sebelumnya Emil dan Arumi ditunjuk menjadi Juru Bicara Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengatakan penunjukan juru bicara dilakukan agar ia bisa leluasa blusukan.
Gibran memilih untuk sering kunjungan ke daerah untuk menyapa masyarakat di berbagai lapisan.
Baca Juga : Cawapres Cak Imin: Jika Rakyat Makan Mi Instan Akan Lahir Pemimpin Instan
Tak cuma gubernur, Ma'ruf mengatakan semua kampus di Indonesia juga harus bersikap netral jelang Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan merespons penolakan kehadiran capres nomor urut satu Anies Baswedan menghadiri sebuah acara diskusi sebagai narasumber di UGM.
"Ya perguruan tinggi harus netral," kata dia.
Baca Juga : Hadir di Makassar, Ganjar Dikepung Lautan Manusia
Ma'rufmenyinggung permintaannya kepada lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk netral di Pilpres 2024. Baginya, sebuah institusi MUI harus netral, sementara orang-orangnya diberikan kebebasan memilih.
"Urusan memilih itu ada soal hati dan bersifat personal. Jadi, tapi lembaga harus netral," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
