PORTALMEDIA.ID, PAREPARE — Penjabat Wali Kota Parepare, Akbar Ali membuka Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Parepare, Kamis, 23/11/2023.
Kegiatan itu dihadiri oleh sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, dan Forkopimda.
Penjabat (Pj) Wali Kota Parepare, Akbar Ali mengatakan Rapat Koordinasi tersebut sebagai wadah mewujudkan kesamaan persepsi, langkah dan tindakan dalam upaya stabilisasi dan evaluasi pasokan dan harga pangan.
Baca Juga : Imigrasi Parepare Capai Target 2025, Penerbitan Paspor Umrah Mendominasi dan PNBP Tembus Rp20 Miliar
Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut, dapat memberikan solusi cerdas dalam stabilisasi dan evaluasi pasokan dan harga pangan di Kota Parepare.
"Stabilisasi harga dan ketersediaan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah bersama stakeholder lainnya. Pemerintah Daerah akan turun dan mengawasi stok dan kondisi harga yang ada di pasar tradisional maupun pasar moderen. Kita tentunya harus sering turun ke lapangan dan memahami persoalan serta dinamika di pasar sembari tetap membangun koordinasi yang mencerahkan dengan semua instansi terkait," ucap Akbar Ali.
Dalam upaya stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, kata Akbar Ali, Pemerintah Kota Parepare melakukan berbagai langkah dalam upaya mengatasinya. Pemerintah Daerah senantiasa akan bersinergi dengan Bulog dalam stabilisasi harga dan ketersediaan pangan ini.
Baca Juga : Rakor Perdana dengan Wali Kota, Ketua DPRD Langsung Hentikan Interpelasi
"Beberapa langkah yang perlu ditempuh supaya mampu mengendalikan inflasi yakni diantaranya pasar murah dengan mengajak pihak perbankan, BUMN dan kelompok masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang sama serta operasi pasar jika lonjakan harga sangat tinggi, serta jaminan stok beras oleh Perum Bulog Sub Divre II Kota Parepare yang selalu tersedia," ungkapnya.
Faktor lain, lanjut Akbar Ali adalah dana Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan salah satu solusi dalam menangani inflasi agar rendah dan terkendali. Berdasarkan regulasi, pemerintah daerah harus menyiapkan dana BTT minimal 5% dan maksimal 10 % dalam penyusunan APBD. Dana BTT itu, kata dia, bisa diperuntukkan jika ada kejadian-kejadian yang bisa mengancam inflasi di daerah.
"Mengingat penting dan strategisnya masalah inflasi ini, maka Pemerintah Kota Parepare berupaya untuk mengendalikannya melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, tersistem, sinergis dan komprehensif sesuai kaidah-kaidah keilmuan yang didasarkan pada data yang akurat oleh semua pemangku kepentingan," jelasnya.
Baca Juga : Pendapatan Kota Parepare Menurun di KUA-PPAS 2026, Defisit Hingga Rp24 Miliar
Diketahui, dari data BPS dirilis bahwa pada bulan Oktober 2023 terjadi year on year sebesar 2,65 persen dan month to month sebesar 0,31 persen
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
