PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR- Sejumlah petani dan nelayan perempuan dari beberapa daerah di Sulsel hadir dalam kegiatan Dialog Multi Pihak yang dilaksanakan Solidaritas Perempuan Anging Mammiri Bersama Aksi! for gender, social and ecological justice, Senin (11/12/23) di Hotel Vasaka Jl. A.P Pettarani.
Selain menghadirkan kelompok nelayan dan petani perempuan, Dialog Multi Pihak ini juga mengundang para pengambil kebijakan sehubungan dengan persoalan ketidakadilan gender dan ekonomi yang dihadapi oleh perempuan di Sulsel.
Salah seorang petani perempuan yang berasal dari Kabupaten Takalar Hatia Dg Ngenang, mengungkapkan kondisi ekonomi yang dialaminya sejak PT Perkebunan Nusantara IX yang didukung oleh pemerintah merampas lahan garapannya di Takalar.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Optimistis Tuntaskan Sengketa Aset Lahan Daerah pada 2026
"Dulu saya adalah seorang petani, sekarang jadi buruh setelah tidak ada lagi lahan untuk bisa digarap. Saya menjadi miskin karena dimiskinkan,"ungkap Hatia, Senin (11/12/2023) saat menyuarakan nasib yang dialaminya di forum Dialog Multi Pihak.
Setelah beralih pekerjaan menjadi buruh bangunan bersama sang suami, ia mengaku sangat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pendapatannya menurun dibanding ketika ia masih mengelola lahan perkebunan yang tersedia di kampung tempatnya tinggal di Takalar.
Nasib sama juga dialami oleh Ramhlah, perempuan pesisir yang tinggal di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Sebelum proyek strategis nasional yaitu Makassar New Port (MNP) dibangun, Ramlah mengaku sangat leluasa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Baca Juga : Ratusan UMKM di Sulsel Dapat Bantuan Akhir Tahun dari Pemprov
Pendapatan sebesar Rp150.000 per hari sebagai nelayan lebih dari cukup untuk makan dan mencukupi keperluan sekolah untuk anak-anaknya."Tapi semua berubah setelah proyek itu hadir dan menggerus mata pencaharian kami, kami menjadi miskin bahkan anak-anak tidak bisa lagi sekolah,"katanya.
Koordinator program Aksi! for gender, social and ecological justice Risma Umar, mengungkapkan, kemiskinan di Sulsel dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Ia menyebutkan sekitar 74.000 jiwa masuk kategori miskin di Sulsel, sementara lebih dari 1000 warga masuk kategori miskin ekstrem.
"Kemiskinan ekstrem dimana seseorang tidak mampu mencapai taraf hidup kebutuhan dasar seperti air, makan, listrik karena penghasilan di bawah Rp500.000 per bulan dengan tiga orang anak,"ungkapnya.
Baca Juga : Pemkab Pinrang Terima Bantuan Pemprov Sulsel untuk Korban Angin Kencang di Larinsang
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan pada dialog tersebut di Makassar, mengemukakan bahwa Pemprov Sulsel mendorong perekonomian perempuan pesisir, termasuk kepulauan dalam hal pengolahan hasil tangkap nelayan.
Hasil tangkap nelayan yang dinilai melimpah maupun meningkat membutuhkan pengolahan di hilir, yakni peran perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam penguatan ekonomi.
"Hilirnya untuk pengolahan yang kita harapkan bahwa perempuan-perempuan atau ibu-ibu ini memilih ke situ (pengolahan ikan atau hasil laut lainnya)," kata dia.
Baca Juga : Tim Medis Pemprov Sulsel Jadi Garda Terdepan Penanganan Korban Banjir Aceh
Terkait pemberdayaan perempuan, diakui Ilyas menjadi tanggungjawab OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya, sehingga pada bagian OPD yang dipimpinnya akan berfokus pada menangani kemiskinan, khususnya pada masyarakat pesisir dan kepulauan.
Sejumlah program, kata dia, telah disiapkan untuk mengawal tujuan tersebut, seperti rumpon ikan, asuransi nelayan dan budidaya ikan di daerah pegunungan maupun daerah pesisir.
"Saya sedang berpikir keras bagaimana caranya bisa meningkatkan pendapatannya di atas Upah Minimum Regional (UMR) di Sulsel," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
