PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Pemerintah mengebut transformasi kartu tanda penduduk menjadi KTP digital yang dijadwalkan diuji coba pada Juni atau Juli.
Hal tersebut diungkap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan saat memimpin rapat koordinasi detail tindak lanjut arahan Jokowi untuk mempercepat langkah transformasi dan integrasi layanan digital.
Rapat itu digelar di Kantor Kemenko Marves, Senin (15/1) bersama sejumlah menteri terkait, seperti Menpan RB Azwar Anas, Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Kepala BSSN Hinsa Siburian.
Baca Juga : Menpan RB Siapkan Aturan Pembatasan Tenaga Honorer Titipan Kepala Daerah dan Dewan Baru
Dalam keterangan resmi di laman Kominfo, disebutkan bahwa Tito dan Budi Arie segera menyepakati dan melakukan kolaborasi pengembangan dan pemanfaatan Digital ID tersebut.
"Saya harap agar masing-masing bisa mengurangi ego sektoral, utamakan kompromi, namun tetap fokus ke apa yang tepat untuk bangsa dan bisa bermanfaat untuk masyarakat," kata Luhut, mengutip laman resmi Kominfo.
Rapat yang dipimpin Luhut kemarin fokus ke beberapa hal, di antaranya pembentukan Govtech, penguatan Digital ID, dan optimalisasi Government Cloud sebagai bagian ekosistem Pusat Data Nasional.
Baca Juga : Sadar Tolak Stunting Terpadu di Mamminasata, Inovasi RSUD Haji Raih Predikat Terbaik dari Kemenpan-RB
Dalam rapat tersebut, para menteri dan pejabat terkait yang hadir sepakat pada 22 Januari semua detail teknis terkait penguatan Digital ID, transformasi Perum Peruri menjadi Govtech, dan Government Cloud sudah terpetakan dan bisa langsung dieksekusi.
Luhut juga meminta Kominfo segera menyelesaikan kebijakan Government Cloud yang memperluas ekosistem Pusat Data Nasional. Government Cloud diharapkan dapat mempercepat pengembangan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas bagi pemerintah.
Di sisi lain, BSSN dapat berperan pada penguatan keamanan informasi dalam proses implementasi layanan digital ini.
Baca Juga : Transformasi Digital Kepegawaian di Makassar: Komitmen dan Pembenahan Menuju Kinerja Terbaik
Sementara itu, Anas mengatakan, dukungan dari setiap instansi terkait dapat membantu proses percepatan layanan digital pemerintah di Indonesia. Menurut dia, hal ini juga sesuai dengan perintah Jokowi.
"Arahan Presiden bahwa keterpaduan layanan digital pemerintah menjadi sebuah keharusan dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat. Langkah kedepan yang perlu diambil adalah memastikan keselarasan dengan tata kelola yang ada," kata Anas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
