PORTALMEDIA.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah punya rencana menaikan pajak motor berbahan bakar fosil atau BBM.
Kenaikan itu nantinya akan dimanfaatkan buat mensubsidi transportasi umum. "Kita tadi juga rapat berpikir sedang menyiapkan, mungkin menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik, sehingga nanti itu bisa mensubsidi ongkos-ongkos seperti LRT ataupun nanti kereta api cepat," ungkap Luhut dalam sambutannya di acara peluncuran BYD Indonesia.
Kata Luhut, rencana menaikkan pajak motor bensin itu bakal disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Adapun selain mengalihkan pajak untuk subsidi transportasi umum, kenaikan pajak motor bensin juga diharapkan bisa menekan angka polusi udara.
Baca Juga : Luhut Sebut Anggaran Makan Bergizi Gratis Bisa Tembus Rp300 Triliun Tahun Depan
"Dan juga tadi langkah-langkah lain yang sedang kita rumuskan nanti hari Jumat kita akan dengarkan laporan sehingga nanti minggu berikutnya akan kami bawa ke ratas (rapat terbatas) dan kita dengar keputusan dari Bapak Presiden," tambah Luhut.
Untuk diketahui, saat ini ada beberapa instrumen pajak kendaraan bermotor. Mengacu pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beberapa pajak yang dibebankan pada kendaraan bermotor antara lain BBNKB (Bea Balik Nama), PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), SWDKLLJ (sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), serta biaya administrasi. Diketahui ada juga PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada kendaraan bermotor.
Di lain sisi, upaya pemerintah menekan polusi juga sudah dilakukan dengan memberi subsidi terhadap motor listrik. Harga motor listrik yang mendapat subsidi itu dipangkas Rp 7 juta. Sayang, meski harga jadi lebih murah Rp 7 juta namun peminat motor listrik subsidi. Dari target 200.000 unit motor listrik subsidi hanya 11.532 unit yang tersalurkan.
Baca Juga : Luhut Sarankan Prabowo Jangan Lawan Trump
Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi Rp 10 juta untuk pemilik motor bensin yang mau mengkonversi jadi motor listrik. Sayangnya, lagi-lagi belum banyak diminati masyarakat.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
