SINJAI — Kepercayaan publik terhadap wakil rakyat kembali diuji. Seorang oknum anggota DPRD Sinjai dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Saldi menjadi sorotan setelah diketahui menunggak pajak kendaraan bermotor untuk mobil mewah yang dimilikinya.
Temuan ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Pasalnya, anggota dewan dinilai seharusnya menjadi teladan dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan kewajiban sebagai warga negara.
Berdasarkan penelusuran, kendaraan jenis SUV merek Mitsubishi Pajero Sport dengan nomor polisi DW 1373 DJ tersebut tercatat menunggak pajak hingga mencapai Rp8.430.378.
Baca Juga : Mulai 2025 Ada 2 Komponen Pajak Baru Kendaraan Bermotor, Apa Saja?
Padahal, pajak kendaraan merupakan salah satu sumber penting pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Ketua Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi (AMAK), Boaz, menilai kondisi ini sangat disayangkan.
Ia mempertanyakan komitmen dan keteladanan wakil rakyat di tengah besarnya gaji dan tunjangan yang diterima.
Baca Juga : Baru 6 Bulan, Aplikasi Lontara Bapenda Sulsel Berhasil Raup PKB Rp1,2 Miliar
“Apalagi gaji dan tunjangan sebagai anggota DPRD itu sangat besar, masa iya pajak kendaraan tidak mampu dibayarkan. Ini bisa kita nilai bagaimana ketaatan wakil rakyat sendiri,” kata Boaz saat dikonfirmasi, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan rendahnya komitmen terhadap integritas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik.
“Bagaimana masyarakat bisa patuh jika yang memberi contoh justru abai terhadap aturan?” ujarnya.
Baca Juga : Legislator Golkar dan PAN DPRD Sinjai Ditangkap saat Hendak Pesta Narkoba
Tak hanya itu, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas pejabat negara.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang, masyarakat kecil dituntut untuk taat membayar pajak, sementara oknum pejabat justru terkesan mengabaikan kewajibannya.
Boaz pun mendesak agar instansi terkait segera mengambil langkah tegas, termasuk penegakan sanksi sesuai aturan yang berlaku tanpa pandang bulu.
Ia juga meminta lembaga legislatif tempat anggota dewan tersebut bernaung untuk melakukan evaluasi etik guna menjaga marwah institusi.
“Kejadian ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga amanah yang menuntut keteladanan. Kepatuhan terhadap aturan, sekecil apa pun, merupakan cerminan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap pejabat negara,” tutupnya.
Sementara, anggota DPRD Sinjai fraksi PKB Saldi juga mengakui bahwa kendaraan mewah tersebut memang miliknya.
"Betul itu mobil saya. Makasih sudah mengingatkan," kata dia singkat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
