PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) merilis sejumlah temuan pada proses pemungutan suara Pemilu 2024 di Sulsel. Secara umum, LSKP menilai proses pemungutan suara Pemilu 2024 di Sulsel mengecewakan.
Manager Program LSKP, Salma Tadjang, mengungkapkan, salah satu hal yang mengecewakan adalah masih adanya beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang kurang surat suaranya. Seperti di TPS khusus Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar.
Selain itu, TPS khusus lainnya di Sekolah Luar Biasa-A YAPTI Ujung Pandang Baru masih menemui beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan teknisnya. Seperti pembukaan TPS yang tidak sesuai jadwal karena distribusi kertas suara yang lambat, profesionalisme KPPS yang meninggalkan lokasi TPS, pemahaman akan aturan teknis di TPS masih minim terlihat dari intervensi sejumlah pihak dan TPS yang dipenuhi oleh oknum yang tidak berkepentingan, seperti anak-anak.
Baca Juga : Pemerintah Buka Kajian Pemilu Lewat E-Voting
“Ditambah lagi, tidak ditemukan TPS khusus di empat Rumah Sakit, termasuk TPS untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ,” ungkap Salma Tadjang, saat Konfrensi Pers di Bolata Café, kemarin, Kamis, 15 Februari 2024.
Melalui pemantauan ini, Salma Tadjang berharap dapat memberikan masukan konstruktif kepada pihak terkait untuk meningkatkan proses Pemilu di masa depan. Pihaknya juga ingin menegaskan komitmen LSKP dalam memastikan Pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk penyelewengan atau pelanggaran.
Sementara, Koordinator Pemantau LSKP, M Kafrawy Saenong, menambahkan, LSKP tetap mengapresiasi seluruh pihak yang ikut menyukseskan penyelenggaraan Pemilu ini. Namun, catatan soal jadwal pembukaan TPS, hanya 68,8% TPS di Sulsel yang buka tepat waktu. Sedangkan, 31,3% TPS tidak dimulai tepat pukul 07.00 Wita.
Baca Juga : Pemisahan Pemilu Nasional-Daerah 2029, Antisipasi Pemilih Kurang Fokus
“TPS 021 Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba membuka kotak suara pada pukul 08.00 Wita. Hal ini karena keterlambatan logistik dan petugas KPPS yang terlihat kurang sigap dan efisien. Dampaknya juga pada molornya penutupan TPS yang melewati pukul 13.00 WITA, yang terjadi di 58,8% dari lokasi TPS pemantauan. Serta, 64,7% yang perhitungan suaranya ditunda cukup lama setelah pemungutan suara,” bebernya.
Temuan LSKP lainnya, dalam hal pemilihan TPS, masih banyak yang tidak ramah kepada disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Dari hasil pemantauan, 43,8% TPS lokasi pemantauan di Sulsel memiliki disabilitas yang terdiri atas tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunagrahita dan lansia. Tetapi, belum ditemukan penggunaan alat bantu untuk disabilitas, utamanya tunanetra sensorik yang menggunakan hak pilihnya, termasuk di Sekolah Luar Biasa-A YAPTI Ujung Pandang Baru.
“Bantuan yang diberikan hanya sebatas pada bilik yang lebih rendah untuk tunadaksa. Serta, pemberian pendamping dari keluarga dan orang yang diminta, bahkan tanpa menggunakan surat. Hal ini memberikan indikasi intervensi atas hak memilih setiap orang yang rahasia dan bebas tanpa tekanan,” terangnya.
Baca Juga : 11 TPS di Sulsel Berpotensi PSU Pilkada 2024
Selain itu, kata Kafrawy, atribut dan suara teriakan kampanye untuk mengarahkan pilihan kepada salah satu paslon masih beredar di sekitar TPS. Hal ini dalam wujud saksi yang memberikan arahan untuk memilih salah satu pasangan calon dan partai politik tertentu di lokasi TPS. Juga, oknum yang tidak berkepentingan sebagai penyelenggara masih diberi akses untuk tetap di dalam TPS yang cenderung memberikan pengaruh.
“Informasi pindah memilih kurang efektif, antrian dan pencatatan administrasi pemilih yang tidak efektif dan efisien, juga menjadi catatan LSKP pada Pemilu 2024 ini,” imbuhnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
