PORTALMEDIA.ID - Suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terus merangkak naik hingga mencapai 3,13 persen atau 2.403.013 suara pada Minggu 3 Maret berdasarkan hasil real count KPU.
Banyak pihak mempertanyakan lantaran PSI berhasil meraih suara sebanyak tiga persen hanya dalam waktu 30 jam.
Salah satu kecaman datang dari Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka menilai lonjakan suara PSI ini tidak masuk akal. PSI disebut satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara tajam dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.
Baca Juga : PSI Sulsel Siapkan 2.300 Kamar Hotel di Makassar untuk Rakernas 2026
Koalisi menyoroti bagaimana suara PSI di tingkat nasional melesat dalam enam hari terakhir.
"Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat. Sampai saat Siaran Pers ini ditulis pada Sabtu (2/3) jam 13.00 WIB, total suara PSI sudah mencapai 3,13 persen, mendekati ambang batas parlemen sebesar 4 persen," dikutip dari pernyataan tertulisnya, Minggu (3/3/2024).
Padahal, dalam pantauan mereka, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin (26/2), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca Juga : Ribuan Kader PSI Akan Hadiri Rakernas di Makassar
"Bagi Koalisi Masyarakat Sipil yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan persentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60 persen itu tidak lazim dan tidak masuk akal," tulis koalisi lebih lanjut.
Koalisi sudah menduga penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian Sirekap KPU.
Sejak Minggu (18/2) silam, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Baca Juga : PSI Pasang Komitmen Anti-Mahar, Kader Diingatkan Turun ke Masyarakat
Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.
Koalisi kemudian mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan.
"Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi," lanjut koalisi.
Baca Juga : Tersentuh Pidato Jokowi, Bestari Barus Tinggalkan Nasdem dan Bergabung dengan PSI
Koalisi menduga kuat penghitungan suara telah direkayasa untuk mewujudkan keinginan Jokowi, yaitu memenangkan paslon Prabowo-Gibran, meloloskan PSI ke parlemen, dan menggerus suara PDI Perjuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
