PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Acara Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, digelar di Gardenia Hall, Hotel Claro Makassar, Selasa, 5 Maret 2024.
Kegiatan juga dihadiri oleh Deputi Ditektur Pengawasan Perilaku Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Regional 6 Sulselbar, serta Pimpinan Ritel dan Konsumer Bank Sulselbar.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan dalam arahannya, walau saat ini tahun 2024 masuk dalam tahun politik dengan berbagai pelaksanaan kegiatan seperti Pilpres dan Pilkada, tetapi pelayanan publik harus dipastikan tetap berjalan.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Dorong Kerja Sama SMK Vokasi dengan Dunia Usaha dan Unhas
"Harus dipastikan pelayanan publik dan agenda pembangunan nasional dan daerah sampai tingkat desa dan kelurahan itu tetap berjalan sesuai dengan agenda," ujarnya.
Sehingga, kata Bahtiar, sinergi dengan berbagai pihak agar program atau rencana yang ada tetap berjalan. "Pembangunan desa yang menjadi tanggung jawab kita atau pemberdayaan masyarakat dan desa tetap harus kita jalankan," tegasnya.
Menurut Bahtiar, kehidupan di desa harus menjanjikan. Termasuk memanfaatkan Dana Desa dengan harapan penduduk tidak bermigrasi ke kota atau berpindah ke kota besar di Indonesia. Sehingga kejadian di Korea Selatan dan Jepang tidak terjadi di Indonesia. Di Jepang misalnya, di mana 90 persen penduduknya tinggal di Metropolitan. Hanya 10 persen tinggal di desa.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Berlakukan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor hingga 31 Oktober 2025
Ia menekankan agar desa dikelola dengan cara yang benar. Demikian juga, sumber daya manusia yang ada di PMD juga harus memiliki kompetensi yang baik dan mengerti terkait perbankan dan manajemen bisnis.
"Sehingga mampu membimbing masyarakat untuk dapat menggunakan layanan KUR dari pemerintah agar dapat meningkatkan kesejahteraannya," imbuhnya.
Sementara, Kepala Dinas PMD Sulsel, Andy dalam laporannya menyampaikan, Indeks Desa Membangun (IDM) Sulsel hingga saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari total 2.266 desa. Untuk perbandingan indikator Kinerja Kunci (IKK), peningkatan Desa Mandiri antara tahun 2022 dan 2023, Status Desa Mandiri dari 235 desa (10,42 persen) menjadi 471 desa (20,78 persen).
Baca Juga : PKS Soroti Utang Proyek, Kontraktor 2–3 Tahun Belum Dibayar Pemprov Sulsel
Sedangkan status Desa Maju dari 786 desa (34,85 persen) menjadi 873 desa (38,52 persen). Status Desa Berkembang dari 1.028 desa (45,58 persen) turun menjadi 757 desa (33,40 persen).
"Ini karena naik peringkat menjadi Status Desa Mandiri dan Maju," kata Andi.
Sedangkan untuk indikator Pengentasan Desa Tertinggal, untuk status Desa Sangat Tertinggal dari 11 desa menjadi tinggal 3 desa.
Baca Juga : Sulsel Dukung RUU Keamanan dan Ketahanan Siber: Lindungi Data dan Layanan Publik
Terkait Pemerintahan Desa untuk tahun 2024, jumlah Dana Desa untuk 2.266 desa di Sulsel sebanyak Rp2,019 triliun.
"Kita berharap Dana Desa tidak hanya dapat mengatasi masalah di pedesaan seperti kemiskinan, kesehatan dan pendidikan. Tetapi juga dapat memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa, misalnya pengembangan UMKM dan Desa Wisata," ujarnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
