PORTALMEDIA.ID - Politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai hanya hak angket DPR yang bisa membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dia pesimistis dengan proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, ada celah hukum yang membuat dugaan kecurangan pemilu tidak bisa diproses di MK.
"Itulah kenapa saya bilang saat ini yang paling penting dilakukan tentu hak angket. Ini bukan soal mau menangin siapa, tapi itu bisa mengungkap bukti-bukti dari kecurangan dan celah hukum yang dimanfaatkan," ujar Ahok dalam keterangan yang dipublikasikan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jumat (8/3/2024).
Baca Juga : Puan Tegaskan Peran PDIP sebagai Penyeimbang yang Berpihak pada Rakyat
Menurutnya, MK memiliki keterbatasan untuk mengungkap kecurangan pemilu. Hanya DPR yang dinilai bisa menyelidiki dugaan kecurangan secara keseluruhan.
"Bahkan dapat memperbaiki undang-undang yang memiliki celah, yang dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemilu," ujar Ahok.
Ahok tak menampik akan ada banyak pihak yang berupaya menghalangi hak angket berproses di DPR. Salah satu bentuknya, kata Ahok, memanfaatkan para anggota legislator yang tidak lolos lagi ke Senayan agar tidak memberikan suara untuk pengajuan hak angket.
Baca Juga : PDIP Gelar Rakernas I Bertepatan HUT ke-53 pada 10–12 Januari
"Oknum-oknum yang tidak terpilih lagi nih, sementara masa tugas di dewan tinggal beberapa bulan, nah ada hak nih. Kalau dia ditembak duit misalnya, ada tawaran dikasih berapa puluh miliar rupiah, supaya enggak usah ikut hak angket, mungkin akan diambil ya," kata Ahok.
Atas dasar itu, Ahok berharap DPR dapat memproses angket sesuai keinginan rakyat Indonesia yang tidak puas terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Daripada membiarkan rakyat turun ke jalanan, melakukan sesuatu yang bisa mengganggu ekonomi, mengganggu lalu lintas, yang harus dilakukan saat ini adalah hak angket, dan kita mengandalkan anggota DPR untuk melakukan itu. Harapan saya seperti itu," ujar Ahok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
