PORTALMEDIA.ID - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengakui pihaknya kini mempertimbangkan tekanan hukum di balik rencana mendorong hak angket dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024 di DPR.
Hasto memaklumi tak semua anggota dewan bisa kuat menghadapi berbagai tekanan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Hasto menjawab alasan PDIP hingga saat ini tak kunjung resmi menggulirkan hak angket di DPR.
"Bukan perhitungan, tapi tekanannya, tekanan hukumnya kan kuat sekali. Kan kalau orang ditekan, ada respons yang berani menghadapi tekanan, ada yang juga takut kita juga maklum," kata Hasto.
Baca Juga : Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Ditunda, KPK Tak Hadir
Dia meyakini istana akan melakukan segala cara untuk menghambat rencana sejumlah fraksi di DPR, termasuk PDIP, mendorong hak angket. Menurut Hasto, pertarungan pemilu saat ini sudah memasuki babak akhir.
Sehingga, bagi Istana, lanjut Hasto, babak ini telah memasuki babak akhir.
"Ini udah tanggung permainan bagi Istana ini. Kalau udah tanggung ya mereka akan melakukan segala cara. Maka karena angket ini menakutkan bagi pemerintah, bagi Pak Jokowi," ucap Hasto.
Baca Juga : KPK Periksa Dua Anggota DPR PDIP Terkait Kasus Dugaan Suap Hasto Kristiyanto
Dia tak mengungkap berbagai tekanan yang dimaksud. Namun, dia menduga salah satunya akan melalui revisi UU MD3 sehingga kursi Ketua DPR berpotensi tak kembali dipegang PDIP, sebagai pemilik suara terbanyak hasil pemilu.
"Ini kan belum-belum PDI sudah ditekan oleh Golkar mau mengambil alih lewat MD3, mengambil jabatan ketua DPR RI," kata Hasto.
Golkar saat ini menempel PDIP di peringkat kedua hasil perolehan suara Pileg 2024 berdasarkan keputusan KPU. Kondisi itu membuka peluang Golkar akan kembali meraih kursi suara DPR seperi 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
