PORTALMEDIA.ID - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sedang mempersiapkan sumber daya manusia hingga struktur untuk melaksanakan tanggung jawab mengelola tambang yang diizinkan pemerintah.
Hal itu diungkap Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengatakan hal itu merespons rencana pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan usai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meneken PP 25/2024.
"Nahdlatul Ulama telah siap dengan sumberdaya-sumberdaya manusia yang mumpuni, perangkat organisasional yang lengkap dan jaringan bisnis yang cukup kuat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut," ujar Gus Yahya dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/6/2024).
Baca Juga : Jokowi Pakai Passapu di Rakernas PSI
Yahya mengatakan NU saat ini memiliki jaringan perangkat organisasi yang menjangkau hingga ke tingkat desa serta lembaga-lembaga layanan masyarakat di berbagai bidang yang mampu menjangkau masyarakat akar rumput di seluruh Indonesia.
"Itu semua akan menjadi saluran efektif untuk mengantarkan manfaat dari sumberdaya ekonomi yang oleh Pemerintah dimandatkan kepada Nahdlatul Ulama untuk mengelolanya," kata pengasuh pesantren Raudlatut Thalibin Rembang ini.
"Nahdlatul Ulama akan menyiapkan suatu struktur bisnis dan manajemen yang akan menjamin profesionalitas dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatan hasilnya," imbuh Gus Yahya.
Baca Juga : PBNU Perkuat Layanan Gizi Pesantren, Salurkan MBG untuk 100 Ribu Santri
Selain itu, Gus Yahya mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas merupakan langkah berani dari Jokowi untuk memperluas pemanfaatan sumber daya alam bagi kemaslahatan rakyat.
"Kebijakan ini merupakan langkah berani yang menjadi terobosan penting untuk memperluas pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya alam yang dikuasai negara untuk kemaslahatan rakyat secara lebih langsung," kata Gus Yahya.
Oleh karena itu, katanya, PBNU menyampaikan terimakasih kepada Presiden atas langkah perluasan pemberian izin tambang ke ormas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
