PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta TNI, Polri, dan BIN untuk memetakan wilayah berpotensi konflik selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung.
"Khusus TNI, Polri, dan BIN, hadir BIN tadi, dalam pemetaan wilayah harus memetakan wilayah yang berpotensi konflik. Untuk apa? Untuk antisipasi apabila terjadi gangguan keamanan," kata Hadi dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku di Makassar, Rabu (26/6/2024).
Hadi menjelaskan bahwa pemetaan diperlukan agar mitigasi dapat dilakukan sebelum terjadi sebuah gangguan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Juga : DPR Fokus Tindak Lanjut Putusan MK, Revisi UU Pilkada Ditunda
"TNI, Polri, BIN ini harus sakti, tahu sebelum kejadian, sehingga bisa dimitigasi dahulu," jelasnya.
Adapun permintaan Hadi tersebut merupakan salah satu aspek yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada 2024.
Selain itu, ia menyebut aspek lainnya adalah adanya sinergi antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam menjaga suasana ruang digital tetap kondusif.
Baca Juga : Wacana Pilkada Dipilih DPRD, DPD RI Masih Lakukan Kajian
"Kalau ada berita-berita yang kurang tepat, langsung di-takedown. Kemungkinan apabila ada virus yang masuk ke website, BSSN sudah memberikan warning, hati-hati ada virus di website setiap kementerian atau yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak, sehingga tidak terjadi permasalahan," tuturnya.
Eks Panglima TNI itu mengatakan bahwa aspek lainnya adalah sinergisitas tugas antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Polri, dan Kejaksaan.
"Ini melalui forum bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu, yang besok saya juga akan memberikan pengarahan dalam penanganan setiap pelanggaran pada tahapan pilkada. Dari Bawaslu, Kejaksaan, Polri, ini memegang peran agar tidak terjadi permasalahan. Harus menjaga," jelasnya.
Baca Juga : Survei Populi Center: Mayoritas Publik Masih Ingin Pilkada Langsung
Sementara itu, Hadi mengatakan bahwa pihaknya telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang di dalamnya terdapat 19 kementerian/lembaga yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan pilkada.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
