PORTALMEDIA.ID, MAROS - Banyaknya aset Hak Guna Bangunan (HGB) milik Pemprov Sulsel yang dikelola oleh swasta namun tidak memiliki sumbangsih kepada negara maupun rakyat, sempat menjadi perhatian KPK.
Terkait hal ini Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, meminta solusi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Andi Sudirman mengatakan, pembicaraannya dengan Menko Luhut lebih banyak tentang aset HGB yang dikelola swasta.
Baca Juga : Menghadapi Ramadan, Gubernur Sulsel Keluarkan Imbauan
"Misalnya ada daerah di Luwu Utara tepatnya Seko yang memiliki tanah seluas 23 Hektar HGU milik swasta namun lokasi tersebut tak pernah ada aktivitas apapun," ujar Andi Sudirman, usai mendampingi Menko Luhut dalam penanaman mangrove di Maros, Jumat (19/8/2022).
"Saya sudah tahan bersama bupati untuk tidak diperpanjang, karena 37 tahun dipake tetapi tidak ada pernah ada aktivitas, 23 ribu hektar, ini luar biasa, setelah berakhir kita tidak mau perpanjang lagi," lanjut Gubernur Andalan, sapaan lain Andi Sudirman.
Ia menjelaskan, terkait hal ini pihaknya juga telah menyurati ATR/BPN untuk tidak diberikan izin kembali karena tidak memberikan sumbangsih sama sekali kepada pemerintah, bahkan untuk penghijauan sekalipun.
Baca Juga : Rute Mudik Gratis Nataru, Gubernur Sulsel Siapkan 7 Armada Bus Bagi 250 Penumpang
"Memberikan kontribusi untuk masyarakat juga tidak, dan banyak sekali, ada juga di Maros 9.000 hektar tak berkontribusi," jelasnya.
Andi Sudirman juga menyebutkan aset di Sidrap, yaitu sebuah peternakan yang dirinya klaim peternakan terbaik di Asia Tenggara.
"Tapi sekarang waktu diholding ada masalah tempat holdingnya, itu bisa dicek ada 9.000 hektar, dan kami juga tidak memiliki kewenangan disana," lanjutnya.
Luhut: Ambil Saja!
Baca Juga : Gubernur Sulsel Paparkan Arah Pembangunan Mamminasata di ASCC 2025 Jepang
Terkait hal ini, Menko Luhut mengatakan jika ada tanah-tanah HGB yang terlantar, dan sudah 10 tahun terlantar jangan dibiarkan.
"Diambil saja, masa dia mengontrol tanah negara sekian lama enggak dikerjain," tegasnya
Terakhir, Luhut mengatakan lebih baik lokasi HGB tersebut ditanami mangrove atau apa saja agar bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
