PORTALMEDIA.ID - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Lukman Edy mengklaim mendapat mandat dari ratusan DPC PKB untuk menggelar Muktamar di Jakarta pada 2-3 September mendatang.
Menurutnya, Muktamar PKB yang digelar di Bali beberapa waktu lalu cacat prosedur karena melanggar AD/ART partai.
"Kami menganggap muktamar di Bali itu menjadi muktamar yang cacat prosedur, kemudian muktamar yang sesat, sehingga kami menganggap perlu dilakukan muktamar kembali yang sebenarnya, yang sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga, dan sesuai dengan UU tentang partai politik," kata Edy di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Baca Juga : Kiai Sepuh NU Beri Batas Waktu Islah, Gus Yahya Diminta Bertemu Rais Aam
"Terutama semangat pro demokrasinya dan ada amanah dan pesan dari PBNU yang tidak diindahkan sama sekali oleh Cak Imin yaitu berkenaan dengan PKB harus kembali ke khittah tahun 1998," imbuh dia.
Ia mendorong tokoh-tokoh NU seperti Yenny Wahid hingga Khofifah untuk maju dalam Muktamar yang rencananya akan digelar pihaknya.
Edy mengatakan di kepengurusan PKB saat ini juga banyak tokoh yang layak menjadi Ketua Umum.
Baca Juga : Program Cek Kesehatan Gratis Resmi Berjalan, DPR Minta Pengawasan Ketat
"Misalnya ada ibu Khofifah, Yenny Wahid, Saifullah Yusuf, Abdul Kadir Karding, Halim Iskandar bisa Jazilul Fawaid, Hanif Dhakiri, Ida Fauziah, banyak sekali anak-anak muda ada Adung, Gus Yaqut, banyak sekali kader-kader NU dan PKB yang mumpuni," katanya.
Edy mengaku bakal melapor terlebih dahulu ke PBNU soal rencana muktamar tersebut. Ia mengatakan muktamar direncanakan dibuka oleh PBNU dan ditutup oleh presiden.
Meski menyinggung presiden, ia membantah sudah ada obrolan dengak pihak istana soal rencana muktamar.
Baca Juga : PKB Sebut Penggunaan Dana Zakat untuk MBG Berisiko Menimbulkan Polemik Sosial
"Nanti kita lihat pertimbangan PBNU apakah tanggal yang kami ajukan tanggal 2-3 September itu secara teknis, secara prinsip kan sudah tidak jadi masalah...tapi kita akan konsultasinyang intensif dengan PBNU, karena gini, kami punya rencana, muktamar yang akan kita buat, dibuka oleh PBNU nanti ditutup oleh presiden," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
