PORTALMEDIA.ID, JAKARTA -- Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan bahwa membenahi berbagai permasalahan di Indonesia, harus dimulai dengan membenahi sistem rekruitmen dan pengkaderan di partai politik.
Sebab, dalam sistem demokrasi, mau tidak mau, suka tidak suka, partai politik punya peran besar dalam tata nilai, tata sejahtera, dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi kebangsaan.
Para pemimpin di tingkat nasional hingga daerah, dari mulai presiden, gubernur, hingga bupati, dan wali kota, para anggota DPR, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota, walaupun dipilih rakyat, namun terlebih dahulu harus mendapatkan "tiket" dari partai politik. Begitupun dengan posisi menteri maupun kepala lembaga negara lainnya yang tidak lepas dari peran partai politik.
Baca Juga : FKPPI Parepare Berkurban Dua Ekor Sapi
Menurut Bamsoet, setiap warga negara harus aktif dalam partai politik, sehingga partai politik bukan hanya milik segelintir kelompok. Semakin banyak orang yang terlibat dalam partai politik, akan membuat kehidupan kepartaian khususnya dalam hal rekrutmen politik menjadi baik.
“Jangan takut dan jangan ragu untuk berpartai, karena dengan berpartai kita telah turut membaktikan diri dalam pembangunan kebangsaan," ujar Bamsoet, dalam orasi perayaan HUT ke-46 FKPPI, di Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Hadir para pengurus FKPPI antara lain Ketua Umum Pontjo Sutowo, Wakil Ketua Umum Indra Bambang Utoyo, Sekretaris Jenderal Anna R Legawati, Bendahara Umum/Komisaris Utama PT Asabri Fary Djemi Francis, dan Ketua Bidang Industri dan Konstruksi/Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) Hendrar Prihadi, Tubagus Haryono, Didit Haryadi, Mayjen TNI (P) Dewa Rai dan lain-lain.
Baca Juga : Hasil Pertandingan Seri, Ketua MPR RI Bamsoet Apresiasi Timnas di FIFA World Cup U-17
Ketua DPR ke-20 ini juga menyoroti berbagai permasalahan dalam tata nilai, tata sejahtera, dan tata kelola di Indonesia. Di tata nilai, misalnya, pemilihan langsung ternyata masih menyisakan berbagai permasalahan. Salah satunya moral hazard akibat maraknya politik uang.
Kata Bamsoet, sudah bukan menjadi rahasia, bahwa untuk memenangkan Pemilu maupun Pilkada tidak cukup hanya dengan kapabilitas dan integritas, melainkan juga harus didukung dengan "isi tas/uang". Hal ini membuat partai politik dan para calon maupun rakyat pada umumnya terjebak dalam demokrasi angka-angka, yang menjurus kepada demokrasi komersialisasi dan kapitalisasi, dan berujung kepada demokrasi oligarki. Pada akhirnya juga menyebabkan tata sejahtera perekomian menjadi karut marut, seperti terlihat dari masih lebarnya ketimpangan ekonomi.
Menurut laporan World Inequality Report (WIR), 1 persen penduduk terkaya di Indonesia menguasai 30,16 persen dari total aset rumah tangga secara nasional pada 2022. “Sementara, kelompok 50 persen terbawah di Indonesia hanya memiliki 4,5 persen dari total kekayaan rumah tangga nasional," jelas Bamsoet.
Baca Juga : Sri Mulyani Bubarkan Klub Moge Pegawai Pajak, Ketum IMI Bamsoet Buka Suara
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, maraknya politik uang juga menyuburkan perilaku koruptif, yang membuat tata kelola pemerintahan menjadi terhambat. Tak bisa dipungkiri bahwa reformasi birokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
