PORTALMEDIA.ID — Pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 722,2 triliun melalui transfer ke daerah hingga 31 Oktober 2024, yang mencapai 84,2% dari pagu APBN 2024.
Jumlah ini mencatat pertumbuhan 8% dibandingkan periode yang sama pada 2023, menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi peningkatan pelayanan publik.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyatakan bahwa pertumbuhan ini menjadi bukti dukungan pemerintah bagi daerah agar belanja publik lebih produktif.
Baca Juga : Ratusan Ekonom Desak Pemerintah Lakukan Reformasi Kebijakan Ekonomi
“Dukungan ini diharapkan dapat membuat belanja publik lebih produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Thomas dikutip Senin (11/11/2024).
Dana alokasi umum (DAU) menjadi komponen terbesar, dengan realisasi sebesar Rp 377,2 triliun atau naik 9,1% secara tahunan, berkat peningkatan penyaluran dalam porsi block grant. Dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non-fisik juga tumbuh, masing-masing sebesar 3,1% dan 8,2% secara tahunan.
Pertumbuhan DAK non-fisik disebabkan percepatan penyaluran tunjangan guru oleh Kemendikdasmen pada kuartal III-2024.
Baca Juga : Pemerintah Kucurkan Tambahan DAU untuk Pembayaran THR dan Gaji ke-13 Guru
Selain itu, dana bagi hasil mencapai Rp 107,8 triliun, naik 6% secara tahunan, didorong oleh kenaikan pagu minerba. Dana desa mengalami pertumbuhan dua digit sebesar 13,9% atau Rp 66,5 triliun, karena proses penyaluran yang lebih cepat di berbagai desa.
Dana keistimewaan juga naik sebesar 4,3%, didukung oleh pemanfaatan dana tahun lalu di rekening kas umum daerah.
Meski mayoritas alokasi mengalami peningkatan, beberapa komponen menunjukkan penurunan. Realisasi hibah misalnya, hanya mencapai Rp 500 miliar, terkontraksi 67,3% dari periode yang sama tahun lalu.
Baca Juga : Menkeu Kembangkan Sistem AI untuk Awasi Pelanggaran di Bea Cukai
Dana otonomi khusus juga menurun 6,1%, sebagian besar disebabkan oleh lambatnya penyampaian syarat salur tahap II dan III dari beberapa daerah di Papua.
Realisasi insentif fiskal tercatat sebesar Rp 4,9 triliun, turun 3,1% secara tahunan, dipengaruhi oleh tidak tersalurkannya insentif fiskal inflasi periode II dan III.
Thomas menyatakan pemerintah tetap mengupayakan agar alokasi-anggaran yang tersalurkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
