PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, meluapkan kegeramannya setelah mengetahui dua pejabat penting Pemkot Makassar, Pj Sekretaris Daerah Irwan Rusfiady Adnan dan Kepala Dinas Pendidikan Muhyiddin, pergi umrah tanpa izin resmi.
Kepergian keduanya, yang dinilai melanggar etika pemerintahan, semakin memperburuk situasi di tengah kesibukan akhir tahun.
Danny, sapaan akrab Wali Kota, menegaskan bahwa pengajuan izin umrah Muhyiddin yang disetujui oleh Pj Sekda sebelumnya telah ia batalkan. Namun, keduanya tetap berangkat tanpa mendapatkan izin resmi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.
Baca Juga : Upacara Harlah Pancasila di Karebosi, Wali Kota Makassar Tekankan Inklusi dan Harmoni Sosial
“Saya sudah batalkan izin mereka karena akhir tahun adalah waktu yang sangat krusial. Banyak tugas yang harus diselesaikan, termasuk pencairan anggaran dan administrasi lainnya. Tapi mereka tetap memilih pergi, dan ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Danny, Jumat (27/12/2024).
Kepergian dua pejabat tersebut menyebabkan terganggunya roda pemerintahan di Kota Makassar. Danny memutuskan untuk tidak menunjuk pelaksana harian (Plh) Kadisdik selama Muhyiddin berada di Tanah Suci, sehingga berbagai pekerjaan strategis, termasuk pencairan anggaran pendidikan, terhenti.
Menurut informasi yang beredar, Muhyiddin diperkirakan baru akan kembali pada 8 Januari 2025. Selama hampir sebulan, Dinas Pendidikan Makassar dipastikan tidak akan memiliki pengambil keputusan utama.
Baca Juga : Lewat Makassar Move, Wali Kota Munafri Ajak Warga Olahraga Sambil Awasi Fasilitas Publik
“Biarkan mereka menyelesaikan persoalan yang terbengkalai saat kembali. Kalau sudah memilih pergi tanpa izin, mereka harus siap menghadapi konsekuensinya,” tegas Danny.
Danny juga menyoroti dampak buruk dari tindakan kedua pejabat tersebut terhadap masyarakat. Ia menekankan bahwa akhir tahun adalah masa krusial dalam penyelesaian anggaran dan administrasi pemerintahan, dan kepergian pejabat tanpa izin bisa merugikan masyarakat.
“Kepergian tanpa izin ini merugikan masyarakat, karena banyak pekerjaan penting yang terhambat. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Baca Juga : Lewat Forum Indonesia on the Move, Munafri Siapkan Sistem Transportasi Terpadu dan Rendah Emisi
Wali Kota Makassar itu mengisyaratkan akan melakukan evaluasi serius terhadap kedua pejabat tersebut setelah mereka kembali dari umrah. Ia menegaskan bahwa pelanggaran ini bukan hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga merusak citra pemerintahan di mata masyarakat.
“Ini lebih dari sekadar soal umrah, ini soal tanggung jawab. Sebagai pejabat publik, mereka harus tahu prioritas. Tidak ada toleransi untuk tindakan seperti ini,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
