portalmedia.id, JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberikan klarifikasi dan jawaban tegas terkait kritik yang disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, mengenai frekuensi dan esensi kunjungan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya, Seskab Teddy meluruskan sejumlah poin krusial sekaligus memaparkan tujuh fakta konkrit terkait capaian diplomasi Indonesia dalam 1,5 tahun terakhir masa pemerintahan.
Seskab Teddy mengawali penjelasannya dengan menyampaikan apresiasi atas masukan terstruktur yang diberikan oleh Dino Patti Djalal. Kendati demikian, ia menegaskan pentingnya meluruskan fakta agar tidak terjadi bias informasi di tengah masyarakat.
Baca Juga : Blak-blakan di Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Siap Hadapi Perlawanan Kelompok Koruptor
Efisiensi Anggaran dan Pemangkasan Rombongan
Poin utama yang diklarifikasi adalah mengenai pembengkakan biaya operasional. Teddy menegaskan bahwa segala kelebihan biaya dari anggaran negara sepenuhnya ditanggung oleh kantong pribadi Presiden Prabowo.
Selain itu, efisiensi juga dilakukan secara masif pada jumlah delegasi yang ikut serta. Berbeda dengan era sebelumnya yang bisa membawa lebih dari 120 orang dalam sekali jalan, rombongan Presiden Prabowo dipangkas lebih dari separuhnya. Saat ini, jumlah rombongan dibatasi maksimal hanya 50 hingga 60 orang.
Baca Juga : Melayat ke Rumah Duka, Prabowo Beri Penghormatan Terakhir pada Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu
Terkait kritik mengenai penyusunan jadwal kunjungan yang idealnya dilakukan satu tahun sebelumnya, Teddy menilai dinamika global saat ini bergerak sangat cepat. Pemerintah dituntut fleksibel untuk menyeimbangkan antara agenda tahunan dan agenda mendesak demi kepentingan nasional.
Bukan Sekadar Seremonial, Ini 7 Fakta Capaian Konkrit
Teddy menepis anggapan bahwa intensitas kunjungan luar negeri Presiden hanya bersifat gagah-gagahan atau seremonial semata. Menurutnya, kedekatan personal antarpemimpin dunia sangat krusial dibangun sebelum krisis terjadi.
Baca Juga : Prabowo Gandeng Kampus Inggris, Indonesia Akan Bangun 10 Universitas Baru
Sebagai bukti nyata dari keberhasilan diplomasi tersebut, Seskab Teddy membeberkan 7 pencapaian strategis:
Stabilitas Domestik: Bergabungnya Indonesia ke BRICS ikut menjamin keamanan stok BBM (termasuk kepastian harga subsidi) serta ketahanan pangan nasional di tengah krisis global.
Tarif 0% Uni Eropa: Perjanjian dagang dengan 25 negara Uni Eropa yang mandek belasan tahun akhirnya berhasil disepakati pada tahun 2025 lalu.
Baca Juga : Prabowo Terbang ke London untuk Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia–Inggris
Realisasi Investasi Masif: Berdasarkan data BKPM, total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun terakhir menembus angka Rp2.430 triliun, termasuk komitmen investasi baru senilai Rp575 triliun dari Jepang dan Korea Selatan bulan lalu.
Penguatan Sektor Pertahanan: Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang kuat berhasil didapatkan dari berbagai negara mitra strategis global.
Kelancaran Ibadah Haji: Program haji berjalan minim kendala, ditambah status Indonesia sebagai satu-satunya negara yang memiliki perkampungan haji mandiri setelah Arab Saudi mengubah regulasi lahannya.
Baca Juga : DPR Sebut Kunjungan Prabowo ke IKN Jadi Pesan Politik Penting
Aksi Nyata untuk Palestina: Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang berhasil melakukan misi airdrop (penerjunan logistik dari udara), mengirim kapal rumah sakit, serta memberikan beasiswa bagi ratusan pelajar Palestina.
Evakuasi Cepat WNI: Keberhasilan diplomasi Kementerian Luar Negeri dalam membebaskan dan memulangkan WNI yang sempat diamankan pihak Israel di laut lepas hanya dalam hitungan hari.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal yang juga pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) memang gencar menyuarakan kritikannya terhadap kebijakan luar negeri pemerintah. Dino menyoroti efektivitas, protokoler, serta urgensi dari tingginya frekuensi perjalanan internasional yang dilakukan di awal masa jabatan kepresidenan ini.
Menutup keterangannya, Teddy mengingatkan bahwa prioritas pertemuan bilateral ditentukan langsung oleh Presiden berdasarkan pertimbangan matang bersama Menteri Luar Negeri. Menurutnya, tidak semua diplomasi harus dipublikasikan secara terbuka, karena yang paling utama bagi pemerintah adalah hasil konkrit yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (red).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
