PORTALMEDIA.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi menunjuk Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 yang ditetapkan pada 7 Februari 2025.
Dengan keputusan ini, Novi Helmy menggantikan Wahyu Suparyono, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama, serta Iryanto Hutagaol, yang mengakhiri masa tugasnya sebagai Direktur Keuangan Perum Bulog.
Baca Juga : Bulog Pastikan Pasokan dan Harga Pangan Stabil Jelang Ramadan
"Selama masa tugasnya, keduanya telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Perum Bulog," ujar Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, A Widiarso, dalam keterangan resminya pada Jumat (7/2/2025).
Sebelum ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI. Kini, ia akan memimpin Bulog bersama Hendra Susanto, yang ditunjuk sebagai Direktur Keuangan.
Hendra Susanto sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan memiliki pengalaman luas dalam pengelolaan keuangan negara.
Baca Juga : NTP Cetak Rekor Tahun 2025, Tembus 125,35
"Perum Bulog mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Wahyu Suparyono dan Iryanto Hutagaol selama menjabat. Kami juga menyambut baik kepemimpinan baru di bawah Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya dan Hendra Susanto," kata Widiarso.
Selain pergantian direksi, jajaran Dewan Pengawas Perum Bulog juga mengalami perubahan berdasarkan SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025. Keputusan ini mengakhiri masa tugas Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas, yang kini digantikan oleh Verdianto Iskandar Bitticaca.
Verdianto merupakan seorang Purnawirawan Polri yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.
Baca Juga : Solidaritas Kementan Mengalir, Donasi Capai Rp 75,85 Miliar Secara Realtime
Dengan susunan kepemimpinan yang baru, Perum Bulog diharapkan dapat semakin memperkuat perannya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, meningkatkan efisiensi distribusi pangan, serta memperbaiki manajemen cadangan beras pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
