PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Anggota DPRD Sulawesi Selatan dari Fraksi PKS, Yeni Rahman, melayangkan kritik keras terhadap Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar Senin (14/4/2025).
Kritik tersebut mencuat akibat ketidakhadiran Gubernur maupun Sekretaris Daerah dalam forum resmi yang membahas laporan hasil reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025.
Hanya Asisten I yang hadir mewakili Pemprov Sulsel, sebuah situasi yang dinilai Yeni sebagai bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menghargai aspirasi rakyat yang diserap melalui kegiatan reses para legislator.
Baca Juga : Pimpinan DPRD Sulsel Bersama Kepala BGN Bahas Realisasi Program BGN di Sulsel
“Selama 10 tahun saya jadi legislator di Makassar, tidak pernah ada paripurna hanya dihadiri asisten. Forum ini forum tertinggi, seharusnya dihadiri langsung pejabat utama,” tegas Yeni di ruang paripurna.
Tak berhenti pada soal kehadiran, Yeni juga mengkritisi kebijakan Pemprov yang mengeluarkan surat edaran penghentian sementara pembayaran iuran BPJS ke daerah.
Menurutnya, kebijakan itu sangat merugikan masyarakat, terutama kelompok rentan yang sangat bergantung pada layanan kesehatan.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Dukung Percepatan Program KLBB, Miliki Kendaraan Dinas Listrik hingga Hadirkan SPKLU
“Pelayanan kesehatan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan utama. Ini tahun 2024, kalian justru tak mau bayarkan BPJS. Sibuk utak-atik APBD, tapi rakyat ditelantarkan. Bantuan keuangan tidak selesai, utang pun tidak dibayar,” ujarnya tajam.
Yeni mendesak agar surat edaran tersebut segera dicabut dan meminta Pemprov meniru langkah Pemkot Makassar yang tetap menjaga pelayanan kesehatan meski menghadapi keterbatasan anggaran.
“Jadi tak ada alasan bagi Pemprov Sulsel untuk memberhentikan layanan,” imbuhnya.
Baca Juga : Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi Nilai Sinergi Mahasiswa-Pemerintah Kunci Kemajuan Bangsa
Lebih lanjut, Yeni menyampaikan kekecewaannya terhadap absennya kepala daerah dalam rapat paripurna. Ia bahkan mempertanyakan urgensi menggelar paripurna jika Gubernur tak menunjukkan komitmen hadir.
“Kalau Gubernur tak hadir, lebih baik tak usah paripurna. Kita ini membangun Sulsel secara kolektif kolegial, bukan sepihak,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, menyampaikan dukungannya terhadap sikap kritis Fraksi PKS. Ia menilai kehadiran pejabat utama dalam forum paripurna memang sangat penting.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Bongkar Pelanggaran Izin Helens, Operasional Dinilai Ilegal
“Kami minta pesan ini diteruskan kepada Gubernur. Terima kasih Fraksi PKS atas penyampaiannya,” ujar Rahman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
