PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut serta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual bersama Komisi II DPR RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Rapat ini membahas sejumlah isu strategis terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan kepegawaian, dana transfer pusat ke daerah, serta peran dan inovasi BUMD.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk serta Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni. Selain Kota Makassar, pertemuan ini juga diikuti oleh perwakilan dari 10 provinsi dan 13 kabupaten/kota lainnya.
Baca Juga : Pasang Papan Penanda, Pemkot Makassar Tegaskan Status Aset Fasum di Perumnas Sudiang
Wali Kota Makassar, yang akrab disapa Appi, menyampaikan bahwa forum seperti ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Ia menilai, pembahasan dalam rapat menyentuh isu-isu krusial yang dihadapi pemerintah daerah, mulai dari alur dana transfer pusat, optimalisasi BUMD, hingga reformasi birokrasi.
“RDP ini membahas banyak hal penting seperti dana transfer pusat, penguatan peran BUMD, hingga pengelolaan kepegawaian yang efisien. Ini semua berkaitan erat dengan kelancaran tata kelola pemerintahan di daerah,” ujar Munafri saat ditemui di Kantor Balai Kota Makassar.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam pengembangan BUMD agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal.
Baca Juga : Diperkuat Putusan MA, Pemkot Makassar Segera Tertibkan Bangunan Liar di Lahan Kompleks Pemda Manggala
“BUMD harus menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi Makassar ke depan. Inovasi dan efisiensi sangat dibutuhkan agar bisa menjawab tantangan zaman dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, isu pengelolaan kepegawaian juga menjadi sorotan penting dalam RDP. Menurut Munafri, perlu ada reformasi birokrasi yang menyeluruh agar pelayanan publik bisa lebih optimal dan adaptif terhadap perkembangan.
“Semua yang disampaikan Gubernur dari berbagai daerah mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Ini jadi perhatian bersama agar pemerintah pusat bisa merespons dengan kebijakan yang tepat sasaran,” ungkapnya.
Baca Juga : Optimalkan Fungsi Aset, Pemkot Makassar Tawarkan Skema Relokasi bagi Pedagang Pasar Hobi
Munafri mengapresiasi langkah Komisi II DPR RI dalam menyerap aspirasi langsung dari daerah. Ia berharap hasil diskusi dalam RDP ini dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan yang mampu memperkuat sistem pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Ini bentuk nyata pengawasan dan kemitraan legislatif pusat terhadap daerah. Semoga ke depan sinergi ini semakin kuat demi kemajuan seluruh daerah, termasuk Kota Makassar,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
