PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR - Sekretaris Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Abdul Rahman, menyatakan dukungannya terhadap wacana relokasi warga yang terdampak aktivitas smelter milik PT Huadi Nickel Alloy Indonesia di Kabupaten Bantaeng.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jeneponto-Bantaeng-Selayar itu menegaskan, relokasi harus dilakukan dengan memperhatikan kesepakatan kompensasi yang adil bagi warga.
“Pemerintah daerah tetap berusaha mencarikan tempat relokasi bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Tapi pemerintah dan perusahaan harus bertanggung jawab, termasuk pembebasan lahan dan pembangunan perumahan yang layak, dengan harga yang sesuai,” kata Abdul Rahman, Jumat, (9/5/2025).
Baca Juga : Atap Rumah Warga Rusak Akibat KIBA, Bupati Bantaeng Uji Nurdin Turun Langsung Beri Solusi
Ia menambahkan, pihaknya tidak menginginkan warga hanya mendapatkan ganti rugi, melainkan ganti untung dalam rencana relokasi tersebut.
“Jangan hanya perusahaan yang untung, sementara masyarakat dirugikan. Saya sebagai wakil rakyat tidak akan membiarkan itu,” tegasnya.
Terkait komunikasi, Abdul Rahman mengungkapkan, pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak. Termasuk PT Huadi.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Komitmen Tindak Lanjuti Catatan DPRD Soal Kinerja 2024
“Alhamdulillah, kami sudah RDP terkait ini. Koordinasi tetap berjalan melalui pemerintah daerah, khususnya Bupati Bantaeng. Saya juga sudah berkomunikasi langsung dengan Bupati dan turun ke lapangan bertemu masyarakat,” ungkap legislator PKS itu.
Menurut Abdul Rahman, warga yang terdampak langsung aktivitas industri PT Huadi berada di dua dusun dari dua desa berbeda di Kecamatan Pajukukang.
"Itu yang paling urgent yang kita lihat terkait masalah dampak," tukasnya.
Baca Juga : Komisi E DPRD Sulsel Minta Kepastian Pembayaran PBI, BPJS Siap Kembalikan Dana Ganda
Diketahui, DPRD Sulsel menaruh perhatian serius terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan aktivitas industri pabrik smelter nikel di Kawasan Industri Bantaeng (KIBA), Kecamatan Pajukukang.
Hasil RDP Komisi D dan PT Huadi beberapa waktu lalu menegaskan perusahaan industri tidak boleh lepas tangan dan harus bertanggung jawab atas pencemaran lingkungan yang terjadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
