PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR — Di tengah tantangan banjir yang terus membayangi setiap musim hujan, Pemerintah Kota Makassar tak tinggal diam. Wali Kota Munafri Arifuddin menggandeng berbagai pihak untuk merumuskan solusi jangka panjang yang menyeluruh—bukan sekadar tambal sulam.
Senin (19/5/2025), di ruang kerjanya, Munafri menerima Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Suryadarma Hasyim. Agenda utamanya: mencari titik temu dalam penanganan banjir, khususnya di kawasan rawan seperti Blok 10 Antang, BTN Kodam 3 Biringkanaya, hingga ruas penting seperti Jalan AP Pettarani.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Solusi banjir butuh kerja sama lintas sektor, lintas kewenangan,” ujar Munafri.
Baca Juga : Lewat Forum Indonesia on the Move, Munafri Siapkan Sistem Transportasi Terpadu dan Rendah Emisi
Ia menegaskan bahwa Pemkot telah melibatkan tim ahli dari Unhas untuk mengkaji pola banjir, dan hasilnya kini dikombinasikan dengan data BBWS.
Salah satu fokus utamanya adalah wilayah Sungai Tallo—bagian dari wewenang Pemkot. Di sana, Pemerintah Kota merancang penanganan bertahap dalam rentang waktu lima tahun ke depan. Alternatif seperti pembangunan kolam retensi dan alur air baru mulai digodok.
Namun, di balik rencana ambisius itu, ada tantangan besar: rumah-rumah warga yang berdiri tepat di jalur yang dibutuhkan. Dua opsi mengemuka. Pertama, pembebasan lahan untuk membangun jalur air, dengan estimasi biaya Rp400 miliar. Kedua, relokasi sekitar 400 rumah, juga dengan anggaran serupa.
Baca Juga : Menjelang Setahun Kepemimpinan MULIA, Makassar Raih UHC Award 2026
“Kalau tidak ditangani dari sekarang, wilayah itu akan terendam setiap tahun. Tapi kita juga tidak bisa gegabah. Harus dipilih mana yang lebih realistis dan berdampak jangka panjang,” tegas Munafri.
Ia menyoroti pula soal kanal-kanal kota. Penanganan banjir, katanya, bukan sekadar pengerukan sedimen, tapi menyentuh akar persoalan: bangunan liar di sepanjang kanal, atap yang menutup jalur air, bahkan kebiasaan membuang sampah sembarangan.
“Kanal itu banyak yang dijadikan gang, tempat tinggal, bahkan tempat sampah. Ini membuatnya gelap, kumuh, dan sulit ditata. Padahal sudah ada aturan jalur inspeksi,” ungkapnya.
Baca Juga : Kunjungi Kantor Kemenlu, Wali Kota Munafri Perkuat Diplomasi Pariwisata dan Maritim Lewat Kolaborasi
Di sinilah Munafri menekankan pentingnya regulasi bersama—payung hukum yang memungkinkan semua pihak bergerak dalam satu kerangka hukum yang jelas.
Dari pihak BBWS, Kepala Balai Suryadarma Hasyim menjelaskan bahwa penanganan banjir di Makassar tak bisa dilepaskan dari pengelolaan wilayah sungai yang lebih luas.
BBWS, katanya, bekerja berdasarkan sistem Wilayah Sungai Pohon, mencakup 21 kabupaten dan 3 kota di Sulsel. Wilayah ini terbagi menjadi empat bagian besar, salah satunya adalah WS Jeneberang, yang langsung bersinggungan dengan Kota Makassar.
Baca Juga : Pengamat Nilai Ketegasan Munafri Tertibkan Parkir Liar hingga PKL Sangat Tepat Menata Makassar
“Setiap DAS itu satu kesatuan. Sungai utama, anak sungainya, semua harus dikelola bersama. Kami punya lima pilar pengelolaan: konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak, pemberdayaan masyarakat, dan sistem informasi,” jelas Suryadarma.
Salah satu proyek utama yang sudah berjalan adalah Bendungan Bili-bili—bukan hanya sebagai penampung air, tapi juga sebagai pengendali banjir dan sumber air baku. Namun banjir besar 2019 membuktikan bahwa masalah tak selesai di situ.
“Banjir besar 2019 bukan dari Jeneberang, tapi dari Sungai Jenelata yang saat itu belum punya sistem pengendalian banjir. Sekarang itu jadi fokus kita,” ujarnya.
Baca Juga : Munafri–Aliyah Kompak Hadiri Muscab Hanura Makassar, Tegaskan Komitmen Kolaborasi Lintas Partai
Selain Bili-bili, BBWS juga membangun infrastruktur pendukung seperti Kolam Regulasi Nipa-nipa dan waduk Pampang. Tapi tantangan muncul dari kawasan resapan yang telah berubah fungsi, seperti perumahan di Antang yang dulunya zona hijau.
Suryadarma menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah. BBWS tak bisa kerja sendiri. Penanganan banjir, baginya, harus didekati dari hulu ke hilir—secara holistik.
“Tidak semua bisa dibangun oleh kami. Perlu sinergi. Kalau ini bisa jalan, kita bisa punya sistem pengelolaan banjir yang jauh lebih kuat dan berkelanjutan,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
