PORTALMEDIA.ID - Pemerintah menetapkan sebanyak 219 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dengan prioritas utama pada pembangunan infrastruktur konektivitas dan penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari seluruh proyek yang ditetapkan, klaster konektivitas menjadi yang paling dominan dengan 74 proyek, mencakup pembangunan jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya. Diikuti oleh klaster pengembangan kawasan dengan 52 proyek, serta pembangunan bendungan sebanyak 41 proyek.
“PSN 2026 mencerminkan arah kebijakan pembangunan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pemerataan wilayah dan kualitas sumber daya manusia,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Baca Juga : Blak-blakan di Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo Siap Hadapi Perlawanan Kelompok Koruptor
Selain itu, klaster energi mencakup 21 proyek, air dan sanitasi sebanyak 10 proyek, irigasi delapan proyek, serta tujuh proyek yang berasal dari arahan langsung presiden. Pemerintah juga memasukkan proyek-proyek dari sektor perumahan, pertanian, dan teknologi, masing-masing sebanyak dua proyek.
Dari sisi pemerataan wilayah, PSN 2026 tersebar di seluruh Indonesia, dengan 155 proyek berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan 55 proyek lainnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI).
“Proyek-proyek ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dirancang untuk menurunkan tingkat kemiskinan, memperluas akses pendidikan, dan mengatasi kesenjangan antarwilayah,” tambah Rachmat.
Baca Juga : Pemerintah Siapkan 27 Ribu Koperasi Desa Merah Putih Mulai Beroperasi
Tak hanya infrastruktur fisik, pemerintah turut menggarap sejumlah program prioritas nasional lainnya di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta digitalisasi pendidikan.
Program lainnya mencakup peluncuran Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha Afirmatif, pengelolaan sampah terpadu, integrasi jaringan Palapa Ring untuk konektivitas digital, hingga bantuan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Semua prioritas ini disusun berdasarkan arahan Presiden dan memperhatikan tantangan serta kebutuhan pembangunan saat ini,” pungkas Rachmat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
