PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR — Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Tower DPRD Sulsel, guna membahas lonjakan harga beras dan gabah yang dinilai tidak wajar oleh masyarakat, khususnya di daerah penghasil utama seperti Sulsel.
Ketua Komisi B, Andi Irma Azizah Wahyudiati, menyebut bahwa rapat ini merupakan respon cepat atas keresahan yang ditemukan langsung saat para anggota dewan melakukan reses di sejumlah daerah. Salah satu yang paling menonjol: keluhan petani dan masyarakat soal harga beras yang naik tajam, meski produksi di Sulsel disebut surplus.
“Sulsel ini penghasil padi, bahkan disebut lumbung pangan nasional. Tapi kenapa harga beras naik terus? Ini anomali. Kita melihat beras melimpah, tapi harganya justru tidak terjangkau,” ujar Irma, Rabu (6/8/2025).
Baca Juga : DPRD Sulsel dan Pemprov Bahas Kejelasan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan
Dalam rapat tersebut, hadir pula perwakilan dari Bulog, Dinas Perdagangan, serta Satgas Pangan. Dari hasil pemaparan, Irma mengungkap bahwa ada sejumlah faktor yang memicu lonjakan harga, mulai dari naiknya harga gabah, belum disesuaikannya HET (Harga Eceran Tertinggi), hingga distribusi beras SPHP yang belum menjangkau desa-desa.
“Kami mengapresiasi penjelasan teknis, tapi tetap tidak bisa kita terima begitu saja. Sebagai daerah penghasil, kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus berulang,” tegasnya.
Irma juga menyoroti lemahnya pengawasan dari OPD terkait akibat keterbatasan anggaran operasional. Menurutnya, tanpa penguatan fiskal untuk pengawasan, intervensi di lapangan akan terus pincang.
Baca Juga : DPRD Sulsel Soroti Team Leader Paket Irigasi Multiyears 2025–2027
“Dinas Perdagangan tidak bisa bekerja maksimal kalau ruang geraknya terbatas. Ini soal kebijakan anggaran juga,” lanjutnya.
Senada, Anggota Komisi B Suriadi Bohari menegaskan bahwa lonjakan harga beras bukanlah isu baru. “Rekan kami, Pak Heriawan, sudah menyuarakan ini sejak berbulan-bulan lalu. RDP ini sebenarnya sudah lama harus dilakukan. Kita ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi,” kata Suriadi.
Menurutnya, meski harga beras mulai melandai sejak pertengahan Juli berkat bantuan pangan dan musim panen, keresahan masyarakat telah terlanjur meluas. “Masyarakat di Sulsel tidak boleh jadi korban dari distribusi yang tidak adil,” tambahnya.
Baca Juga : Audiensi ke DPRD Sulsel, Petugas Irigasi Pertanyakan Kejelasan Status Kepegawaian
Sementara itu, Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sulsel dan Sulbar, Fahrurozi, membeberkan empat faktor utama penyebab kenaikan harga: selesainya masa panen puncak, kekhawatiran produsen soal pengawasan, distribusi SPHP yang belum merata, dan sistem suplai yang belum optimal.
“Distribusi SPHP belum menyentuh desa-desa. Padahal itu target utama program ini,” ungkap Fahrurozi. Ia juga menggarisbawahi bahwa semua penyaluran SPHP harus mengikuti prosedur teknis dari Badan Pangan Nasional dan tidak bisa dilakukan sembarangan.
Sebagai langkah konkret, Bulog kini menggandeng TNI dan Polri untuk memperluas jangkauan program pangan murah ke tingkat Polres, Kodim, hingga Polsek. “Kami ingin memastikan beras SPHP benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Baca Juga : Beban Berat Pengurus Ilham: Pertahankan Kursi PPP di DPRD Sulsel
Saat ini, Bulog Sulsel memiliki cadangan beras sebesar 505 ribu ton, cukup untuk kebutuhan hingga 50 bulan. Namun, Fahrurozi mengingatkan bahwa beras adalah produk yang mudah rusak.
“Kalau tidak dirawat dengan baik, kualitasnya bisa turun dalam waktu enam bulan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
