PORTALMEDIA.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan dengan 13 asosiasi penyelenggara haji dan umrah untuk membahas Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU). Pertemuan berlangsung di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (18/8/2025).
Presiden PKS, Almuzzammil Yusuf, mengatakan kehadiran para asosiasi tersebut untuk menyampaikan masukan sekaligus menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) secara lengkap.
“Datang ke kami 13 asosiasi pemberangkatan umrah dan haji yang memberikan masukan terkait perubahan undang-undang. DIM mereka lengkap, ada catatan penting dari berbagai pasal, termasuk soal kuota haji khusus hingga umrah mandiri,” ujar Almuzzammil.
Baca Juga : PKS Umumkan Struktur Baru: Muhammad Kholid Jabat Sekjen, Noerhadi Jadi Bendum Periode 2025–2030
Ia menambahkan, masukan dari asosiasi akan diteruskan ke Komisi VIII DPR yang membidangi urusan haji. Meski RUU PIHU sudah disetujui di tingkat Komisi VIII, Almuzzammil menilai masih ada ruang untuk menyerap aspirasi publik agar regulasi yang lahir benar-benar sesuai kebutuhan.
“Seharusnya masukan publik memang diberikan sejak awal. Namun meskipun sudah diketok, tidak ada salahnya DPR membuka ruang agar pengalaman para penyelenggara haji-umrah yang puluhan tahun berkecimpung bisa menghasilkan undang-undang terbaik,” jelasnya.
Menurut Almuzzammil, masukan ini krusial karena Indonesia setiap tahun memberangkatkan sekitar 241 ribu jamaah haji dan 1,6 juta jamaah umrah. Ia juga menegaskan bahwa RUU PIHU disusun bukan untuk mempersulit jamaah, melainkan menjamin kelancaran serta kenyamanan pelaksanaan ibadah.
Baca Juga : PKS Tunjuk Sohibul Iman sebagai Ketua Majelis Syura, Almuzzammil Yusuf Jadi Presiden Baru
“Kepentingan kita adalah agar jamaah haji dan umrah berangkat dengan aman, pulang membawa predikat mabrur, serta menjaga nama baik Indonesia di Tanah Suci,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan asosiasi, Firman M. Nur dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), mengapresiasi langkah PKS yang membuka ruang diskusi.
“Kami mendapat sambutan luar biasa dari DPP PKS. Diskusi ini memberi pencerahan sekaligus kesepahaman bagaimana membangun ekosistem haji dan umrah berbasis keumatan,” ucap Firman.
Baca Juga : PKS Segera Gelar Musyawarah Majelis Syura, Pilih Ketua Baru Periode 2025–2030
Ia berharap masukan yang telah disampaikan dapat memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depan.
“Pasal-pasal yang menurut kami krusial sudah kami serahkan dalam bentuk tertulis. Ini adalah komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola ibadah haji-umrah yang lebih baik bagi jamaah,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
