PORTALMEDIA.ID -- Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengaku melihat ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Dia bahkan menuding puncak kecurangan dalam pemilu justru terjadi pada 2009 saat SBY berkuasa.
"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab. Zaman Pak Harto saja tidak ada manipulasi DPT. Zaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif," kata Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis yang dikutip, Minggu (18/9).
Hasto mengungkapkan, salah satu buktinya adanya manipulasi DPT ada di Pacitan. Kemudian, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat.
Baca Juga : Puan Maharani Isyaratkan Kongres VI PDIP Mundur
Di luar itu, data-data hasil Pemilu kemudian dimusnahkan. Berbagai bentuk tim senyap dibentuk.
"Selain itu, menurut penelitian, SBY menggunakan dana hasil kenaikan BBM untuk kepentingan elektoral. Pada saat bersamaan terjadi politisasi hukum terhadap lawan politik Pak SBY," ujar Hasto.
Dampak lebih lanjut, kata Hasto, rejim SBY lah yang mendorong liberalisasi politik melalui sistem Pemilu Daftar Terbuka.
Baca Juga : Megawati Instruksikan Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret Gelombang 2
"Puncak liberalisasi politik dan liberalisasi di sektor pertanian, terjadi zaman Pak SBY. Dengan berbagai manipulasi tersebut, Partai Demokrat mengalami kenaikan 300%. Paska Pak SBY tidak berkuasa, terbukti hal-hal yang sifatnya 'bubble' kemudian mengempes atau pecah sendiri, karena cara menggelembungkannya bersifat instant," tuding Hasto.
Menurutnya, banyak cara untuk menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009, jika memang mau didalami lagi. Hasto pun menegaskan bahwa pihaknya mempersilakan SBY turun gunung.
"Setahu saya, beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDIP akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY. Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” tegas Hasto.
Baca Juga : AHY Tunjuk Herman Khaeron jadi Sekjen Demokrat
Menurut Hasto, sebagai seorang ayah, wajar SBY jika ingin yang terbaik untuk Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
"Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu. Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat," ujarnya.
"Apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkan. Jadi biar para pakar Pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin. Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di zaman Pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti,” imbuh Hasto.
Baca Juga : Pasca Kongres, Demokrat Segera Tetapkan PO Lewat Rapimnas
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku harus turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024. Sebab, dirinya melihat tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan adil.
"Konon, akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yg hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yg dikehendaki oleh mereka," kata SBY, dalam sebuah video yang beredar di media sosial.
Dia juga mengklaim Partai Demokrat sebagai oposisi bersama koalisi yang akan dibentuk nanti tidak akan bisa mengajukan pasangan capres-cawapres sendiri.
"Informasinya Partai Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan, menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka," lanjutnya.
"Ingat, selama sepuluh tahun dulu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan pemilu dan pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," kata SBY di depan ribuan kader Demokrat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
