PORTALMEDIA.ID – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa terdapat 2.039 kios pupuk yang kedapatan melakukan kecurangan dengan menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Hal itu ia tegaskan usai melakukan rapat koordinasi (Rakor) tata kelola pupuk subsidi di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta.
Meskipun ada temuan tersebut, Amran menyampaikan distribusi dan ketersediaan pupuk tetap aman serta tidak akan mengganggu pertanaman petani.
Baca Juga : NTP Cetak Rekor Tahun 2025, Tembus 125,35
“Kita sudah perhitungkan semuanya. Langkah ini akan menguntungkan petani, karena puncak musim tanam akan berlangsung pada Desember hingga Januari. Kios yang melakukan pelanggaran akan dicabut izinnya, diganti dengan kios baru yang berizin resmi sehingga kedepan tidak ada lagi pupuk subsidi dijual dengan harga diatas HET,” kata Amran.
Mentan Amran menambahkan, langkah tegas pemerintah dalam mencabut izin 2.039 kios pupuk bermasalah justru akan memperbaiki sistem distribusi pupuk agar lebih bersih, transparan, dan berpihak pada petani.
Untuk itu, Ia kembali menegaskan bahwa tindakan ini tidak akan mengganggu kegiatan pertanaman maupun ketersediaan pupuk di lapangan.
Baca Juga : Gubernur Aceh Mualem Temui Mentan Amran di Kediamannya
“Stok pupuk kita aman. Distribusi terkendali, dan pertanaman petani tidak akan terganggu. Kami pastikan pupuk tetap sampai ke tangan petani tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran,” tambah Amran, Selasa (14/10/2025).
Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan 9,5 juta ton pupuk bersubsidi untuk tahun 2025, terdiri dari pupuk Urea dan NPK. Dari jumlah tersebut, 5,9 juta ton sudah terealisasi hingga Oktober 2025, menandakan distribusi berjalan lancar dan sesuai kebutuhan petani di seluruh Indonesia.
Tidak hanya itu, Mentan Amran juga memastikan komitmen pemerintah untuk mempermudah mekanisme distribusi agar tepat dan efektif sampai ke petani. Ia menyampaikan bahwa regulasi lama yang sebelumnya memperlambat distribusi pupuk, kini telah disederhanakan.
Baca Juga : DPR Soroti Investasi Rp20 Triliun PTPN III dalam Penguatan Pangan
“Dulu ada 12 kementerian, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota yang harus paraf sebelum pupuk tiba di lapangan. Sekarang atas perintah Bapak Presiden, alurnya langsung: dari Kementan ke Pupuk Indonesia hingga ke petani. Hasilnya, pupuk cepat sampai dan petani lebih tenang,” ungkap Mentan Amran.
Terkait penertiban kios nakal, Mentan Amran menegaskan bahwa Kementan akan terus memperkuat pengawasan berbasis digital bersama pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan aparat penegak hukum. Langkah ini penting untuk mencegah permainan harga yang merugikan petani.
“Kami mencabut izin 2.039 kios yang menjual di atas HET. Ini bukan untuk menakuti, tapi untuk menegakkan keadilan. Negara sudah menanggung subsidi besar agar pupuk terjangkau. Jadi tidak boleh ada yang mencari keuntungan di atas penderitaan petani,” ujarnya.
Baca Juga : Solidaritas Kementan Mengalir, Donasi Capai Rp 75,85 Miliar Secara Realtime
Mentan Amran juga menegaskan bahwa pengawasan ketat pupuk bersubsidi menjadi bagian penting dari strategi besar pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Kita harus jaga mereka dari praktik curang yang bisa menghambat produksi. Negara hadir untuk memastikan pupuk tersedia, harga terjangkau, dan petani sejahtera,” tutup Amran.
Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan identifikasi lanjutan terhadap 2.039 kios pupuk yang ditemukan melakukan kecurangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Baca Juga : 40 Ton Beras Ilegal Diamankan, Mentan Amran: Ini Soal Harga Diri Petani
Rahmad menjelaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Mentan Amran dan akan memberikan sanksi tegas kepada kios yang melakukan kecurangan.
“Sebagaimana arahan Bapak Menteri, begitu ada yang melanggar maka langkah pertama adalah menutup secara sistem, kedua tim kami akan memasang plakat di kiosnya. Kami juga akan melakukan pemeriksaan, dan jika terbukti bersalah akan kami tutup permanen. Namun jika tidak terbukti, kami akan melakukan pembinaan khusus,” kata Rahmad.
Ia menambahkan, Pupuk Indonesia juga menyiapkan langkah antisipasi apabila ada seluruh kios di satu kecamatan yang terkena sanksi.
“Kalau di satu kecamatan semua kiosnya kena, kami akan cari cara agar petani di wilayah itu tetap bisa menebus pupuk melalui mekanisme khusus,” tambah Rahmad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
