PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, menegaskan pentingnya pemahaman yang utuh dari seluruh anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait mekanisme pokok pikiran (pokir) agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
Hal tersebut disampaikan Johanis saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar antara KPK, Pemerintah Provinsi, dan DPRD Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (15/10/2025).
Dalam arahannya, Johanis menekankan bahwa pokok pikiran merupakan bagian dari aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui DPRD dan telah diatur secara sah dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Namun, ia mengingatkan agar proses pengusulan dan pelaksanaannya tetap berada dalam koridor hukum dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Baca Juga : Pimpinan DPRD Sulsel Sambangi Kejati, Dorong Kolaborasi untuk Pemerintahan Bersih
“Pokir itu adalah pekerjaan yang sah dan sesuai dengan aturan. Tapi pelaksanaannya harus dijalankan secara profesional dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun,” ujar Johanis.
Ia menjelaskan, setelah pokok pikiran disetujui dan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka proses pelaksanaannya menjadi tanggung jawab eksekutif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kalau sudah disetujui dalam APBD, biarkan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan. Jangan diganggu atau diarahkan untuk kepentingan tertentu. Karena kalau sampai disalahgunakan, itu bisa dikualifikasi sebagai perbuatan tercela yang merugikan keuangan negara maupun daerah,” tegasnya.
Baca Juga : Komisi D Bahas Proyek Jalan Multi Years 2025–2027, Lima Paket Sudah Miliki Pemenang Tender
Lebih lanjut, Johanis juga menguraikan sejumlah bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi di lingkungan pemerintahan, antara lain penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, pemerasan, benturan kepentingan, serta suap dalam pengadaan barang dan jasa.
Ia menambahkan, KPK terus mendorong pendekatan edukatif kepada pemerintah daerah dan DPRD agar memahami secara komprehensif pencegahan korupsi melalui sistem dan tata kelola yang baik.
“Kami hadir bukan hanya untuk menindak, tetapi juga untuk memberikan pemahaman. Tujuannya agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah berjalan dengan benar, bertanggung jawab, dan dipercaya oleh masyarakat,” tandasnya.
Baca Juga : DPRD Sulsel Minta Validasi Data Tenaga Non ASN, Janji Perjuangkan di Tingkat Nasional
Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menyampaikan apresiasi kepada KPK yang terus memberikan pendampingan dan pencerahan kepada pemerintah daerah dan legislatif di Sulawesi Selatan. Ia menilai kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran.
“DPRD Sulsel berkomitmen mendukung penuh langkah-langkah pencegahan korupsi. Kami ingin memastikan fungsi pengawasan dijalankan dengan transparan, jujur, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” ujar Rachmatika.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, serta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Sulsel. Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya kolektif dalam membangun sistem pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
