PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Media Inggris The Guardian menyoroti nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur di bawah pemerintahan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto.
Dalam artikel berjudul "Indonesia's new capital, Nusantara, in danger of becoming a 'ghost city'", The Guardian menuliskan mega proyek ambisius besutan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu terancam jadi "kota hantu" lantaran pembangunannya yang tersendat.
Di bawah kepemimpinan Prabowo, pendanaan negara untuk IKN anjlok hingga lebih dari separuhnya, yakni dari £2 miliar pada 2024 menjadi £700 juta pada 2025.
Baca Juga : DPR Proyeksikan IKN Berfungsi Penuh sebagai Pusat Pemerintahan 2028
"Tiga tahun sejak mantan presiden Joko Widodo meluncurkan ibu kota baru yang ambisius, yang bertujuan menggantikan Jakarta yang berpolusi, padat, dan tenggelam, beberapa orang mulai khawatir bahwa ibu kota itu akan menjadi kota hantu," demikian tulis The Guardian dilansir CNN Indonesia.
The Guardian mencatat bahwa Prabowo hingga kini belum mengunjungi IKN sejak resmi menjabat. Media Inggris itu juga menggarisbawahi langkah Prabowo yang "diam-diam menurunkan status Nusantara" menjadi ibu kota politik.
Dalam artikelnya, The Guardian menuliskan bahwa pada 2024, kepala dan wakil kepala badan yang mengawasi pembangunan IKN memutuskan mengundurkan diri.
Baca Juga : DPR Sebut Kunjungan Prabowo ke IKN Jadi Pesan Politik Penting
Dengan kondisi itu, jumlah orang yang ditargetkan mendiami IKN juga masih jauh dari sasaran. RI menargetkan 1,2 juta orang tinggal di IKN pada 2030.
Pada faktanya, hingga saat ini, hanya sekitar 2.000 pegawai negeri sipil (PNS) dan 8.000 pekerja konstruksi yang tinggal di IKN.
Blok apartemen, gedung kementerian, rumah sakit, jalan raya, sistem air, dan bandara padahal sudah dibangun di IKN. Meski begitu, jalanan di sana sebagian besar kosong. Hanya ada segelintir tukang kebun dan wisatawan "kepo" yang berkeliaran.
Baca Juga : Hangatnya Santap Malam Aliyah Mustika Ilham Bersama Petinggi Artha Graha di IKN
The Guardian mengutip komentar pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah yang mengatakan bahwa IKN saat ini termasuk sudah menjadi kota hantu. Apalagi, dengan sebutan ibu kota politik yang bagi Herdiansyah tak memiliki makna dalam hukum di RI.
"Ibu kota baru bukan prioritas bagi Prabowo. Secara politis, ia bak mati segan, hidup tak mau," kata Herdiansyah, yang disitat The Guardian.
Kendati demikian, The Guardian dalam artikelnya mengutip Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono yang merasa optimistis dengan proyek ini.
Baca Juga : Ahmad Doli Kurnia Desak Pemerintah Terbitkan Keppres Pemindahan Birokrasi ke IKN
"Presiden [Prabowo] mengatakan kepada saya, 'Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menyelesaikan ini lebih cepat'," kata Basuki, yang membantah bahwa mandeknya pembangunan IKN disebabkan karena pengaruh politis.
"Dananya sudah ada, komitmen politiknya juga sudah ada. Kenapa kita harus ragu?" ucap Basuki.
Masih dalam laporan yang sama, The Guardian juga mendapat keluhan dari sejumlah masyarakat lokal mengenai sepinya IKN di masa pemerintahan Prabowo. Semula, warga lokal diuntungkan karena kehadiran para tukang di sana.
Baca Juga : Dasco Tegaskan Pemindahan IKN Sesuai UU: Pemerintah dan DPR Sudah Sepakat
Namun, setelah pemerintahan berganti, banyak usaha-usaha kecil yang terpaksa tutup karena tidak ada lagi pekerja atau karena pekerja tak seramai dulu. Para pekerja konstruksi yang masih bekerja pun turut mengeluhkan upah yang berkurang padahal jam kerja bertambah.
Selain itu, ada pula keluhan mengenai kerusakan ekologis akibat hutan yang kadung ditebang untuk pembangunan IKN.
"Masyarakat lokal kehilangan ekonomi dan lingkungannya," kata Fathur Roziqin Fen dari kelompok lingkungan hidup Walhi.
The Guardian mengambil pernyataan pemerintah RI yang membantah bahwa pembangunan IKN telah mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan. Pemerintah mengaku sudah melibatkan masyarakat adat dan memberikan kompensasi atas tanah mereka.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
