PORTALMEDIA.ID - Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap kebijakan pendidikan tinggi keagamaan Islam, terutama dalam hal tata kelola dan pemerataan mutu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, serta Forum Rektor PTKIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Komisi VIII menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan PTKIN agar mampu menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi digital di dunia pendidikan.
Baca Juga : Komisi I Dukung Peran Aktif TNI dalam Pembangunan Infrastruktur Strategis
Komisi juga mendorong Kementerian Agama untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan pemerataan mutu pendidikan tinggi Islam di seluruh Indonesia, serta mempercepat revisi regulasi yang masih menghambat proses internasionalisasi perguruan tinggi.
“PTKIN harus menjadi pusat lahirnya pemimpin dan inovator, bukan sekadar mencetak sarjana. Karena itu, kebijakan pendidikan tinggi Islam perlu mendapat dukungan penuh, baik dari sisi anggaran maupun regulasi,” tegas Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.
Marwan menekankan bahwa Komisi VIII tidak hanya berfokus pada penyaluran anggaran pendidikan, tetapi juga memastikan kebijakan Kementerian Agama berjalan selaras dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Rencana Strategis DPR RI 2024–2029.
Baca Juga : Kemenag Kembangkan Kurikulum Cinta dan Ekoteologi untuk Perkuat Moral Generasi Muda
Kedua hal tersebut menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas utama pembangunan nasional.
“Pengawasan DPR harus memastikan kebijakan pendidikan tidak berhenti di level administratif, tetapi benar-benar mendorong peningkatan mutu SDM dan daya saing bangsa. Transformasi PTKIN harus menjadi bagian dari strategi nasional mencetak generasi yang religius, ilmiah, dan kompetitif,” ujar Marwan.
Komisi VIII juga mendorong peningkatan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), perluasan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, serta penguatan infrastruktur pendidikan di wilayah tertinggal.
Baca Juga : Komisi V DPR Dorong Kesiapsiagaan Bencana Jadi Materi Wajib di Sekolah
DPR meminta agar Forum Rektor PTKIN secara berkala melaporkan perkembangan dan tantangan pengelolaan kampus Islam sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, menyampaikan bahwa pihaknya terus memperkuat koordinasi lintas unit kerja agar kebijakan pendidikan Islam berjalan lebih sinergis dan terukur.
“Sekretariat Jenderal memastikan kebijakan pendidikan Islam selaras dengan arah pembangunan nasional. Dukungan terhadap PTKIN terus ditingkatkan agar mampu bertransformasi menjadi lembaga pendidikan unggul dan berdaya saing global,” ujarnya.
Baca Juga : Politisi PDIP Minta Audit Investigatif Proyek Kereta Cepat Whoosh
Kamaruddin menambahkan, penguatan tata kelola PTKIN merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden dan Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029, yang menempatkan transformasi pendidikan Islam sebagai kunci membangun SDM unggul dan religius.
Sementara itu, Dirjen Pendidikan Islam, Amien Suyitno, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 932 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di Indonesia, terdiri dari 59 PTKIN dan 873 PTKIS (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta).
Dari jumlah tersebut, 33 PTKIN telah meraih akreditasi unggul dan 104 program studi telah memperoleh akreditasi internasional dari lembaga seperti AUN-QA, FIBAA, ASIIN, dan ACQUIN.
Baca Juga : Masa Tunggu Haji Dibatasi 26 Tahun, DPR Nilai Pemerataan Belum Sepenuhnya Adil
“Pendidikan tinggi Islam kini menjadi bagian penting dalam pembangunan sains, teknologi, dan moral bangsa. Kita terus memperkuat integrasi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan fakultas kedokteran dan sains di sejumlah PTKIN,” jelas Amien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
