PORTALMEDIA.ID — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan harus menjadi prioritas nasional. Ia menilai wilayah perbatasan merupakan garis terdepan kedaulatan negara yang wajib dijaga dan diperkuat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai membuka Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2025 di Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).
Djamari, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), mengatakan rakor ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, sekaligus menyelesaikan persoalan yang masih tersisa.
Baca Juga : Keamanan Siber Jadi Prioritas Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan
“Kita ingin semua pihak bergerak bersama. Rakor ini untuk menghimpun dan memperkuat sinergi dalam percepatan pembangunan kawasan perbatasan, sekaligus menyelesaikan segala persoalan di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan terdapat tiga fokus utama dalam agenda rakor tersebut: penegasan garis batas negara, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pengembangan ekonomi masyarakat di daerah perbatasan.
“Pertama soal penegasan batas negara dengan negara tetangga. Kedua, pembangunan PLBN di sejumlah titik. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan agar tidak tertinggal dan tidak terlalu bergantung pada negara tetangga,” jelasnya.
Baca Juga : Menkopolkam Minta Aparat di Aceh Jaga Kekompakan dan Integritas
Djamari juga memaparkan perkembangan pembangunan infrastruktur perbatasan. Di Sumatera dan Kalimantan, tersisa sekitar 52 kilometer jalan yang harus disambungkan untuk merampungkan jalur barat–timur sepanjang hampir 2.000 kilometer. Sementara di Papua, pembangunan akses menuju perbatasan dengan Papua Nugini masih menyisakan sekitar 153 kilometer.
“Di perbatasan Indonesia–Timor Leste, pembangunan hampir selesai dan tinggal beberapa kilometer. Beberapa titik PLBN juga akan kita kembangkan lagi, termasuk di wilayah Sebatik dan beberapa lokasi lain di Malaysia,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian pekerjaan besar ini membutuhkan kerja bersama seluruh instansi. Karena itu, rakor menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah kementerian dan lembaga terkait.
Baca Juga : Menko Polkam Ajak IARMI Jadi Teladan dalam Menjaga Persatuan Bangsa
“Hadir di sini berbagai perwakilan dari kementerian dan lembaga. Saya sebagai Menko Polkam mengoordinasikan dan mengikat semua pihak agar bekerja bersama menyelesaikan tugas ini,” tambahnya.
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua BNPP, Muhammad Tito Karnavian, turut menekankan pentingnya kolaborasi nasional dalam membangun kawasan perbatasan. Ia menyebut pengelolaan perbatasan harus mencerminkan wajah negara yang maju.
“Dengan rakor ini, kita memperkuat komitmen bersama menjadikan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang modern, berdaya saing, dan menjadi kebanggaan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
