PORTALMEDIA.ID - Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Negara yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan negara. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Denpasar.
Kamrussamad mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diterima Komisi XI, secara nasional terdapat lebih dari seribu BUMN namun sebagian besar belum menunjukkan performa yang sehat.
“Data menunjukkan bahwa 52% BUMN masih mengalami kerugian dengan nilai mencapai lebih dari Rp50 triliun setiap tahun. Sementara itu, 97% setoran dividen negara justru hanya bersumber dari delapan BUMN. Ini menunjukkan adanya ketimpangan produktivitas yang sangat serius,” ujarnya.
Baca Juga : RUU BUMD Dinilai Mendesak, DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola dan Profesionalisme di Daerah
Melihat kondisi tersebut, Kamrussamad mendukung langkah pemerintah membentuk superholding BUMN dengan dua fokus utama, yaitu Investment Management dan Asset Management.
Menurutnya, pendekatan baru tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola sekaligus meningkatkan efisiensi.
“Superholding ini sangat kita harapkan dapat menjadi solusi untuk mengkonsolidasikan BUMN agar lebih produktif dan efisien. Tujuannya jelas: memperbaiki kinerja korporasi dan memastikan BUMN tidak lagi mengalami kerugian di tahun-tahun mendatang,” tegasnya.
Baca Juga : Rapat dengan DPR, Kapolri Tegaskan Penolakan Polri di Bawah Kementerian
Ia menekankan pentingnya penataan ulang portofolio serta penguatan manajemen di seluruh sektor usaha milik negara. Kamrussamad berharap langkah tersebut dapat menghadirkan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Menurutnya, keberadaan BUMN harus memberi nilai tambah yang dirasakan publik secara langsung, baik melalui dividen, pelayanan, maupun penyediaan lapangan kerja.
“Sudah saatnya BUMN meningkatkan perannya dan memberikan multiplier effect yang nyata bagi masyarakat,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
