PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun pembuktian bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menerjemahkan visi pembangunan Kota Makassar secara nyata.
Seluruh program pemerintah diminta tidak lagi berhenti pada rutinitas anggaran dan kegiatan seremonial, tetapi harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri saat memberikan arahan di hadapan jajaran perangkat daerah, Kamis (18/12/2025).
Baca Juga : Lewat Forum Indonesia on the Move, Munafri Siapkan Sistem Transportasi Terpadu dan Rendah Emisi
Ia menyebut fase akhir 2025 sebagai masa krusial untuk memperkuat pondasi pemerintahan sebelum memasuki tahun pembuktian di 2026.
“Program pemerintah tidak boleh lagi sekadar simbolik atau seremonial. Setiap kegiatan harus jelas kelanjutannya, harus terdeliver, sampai ke sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Munafri.
Menurutnya, keselarasan program OPD dengan RPJMD merupakan prinsip dasar yang harus dipahami bersama. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi kegiatan yang hanya berorientasi acara tanpa hasil konkret.
Baca Juga : Menjelang Setahun Kepemimpinan MULIA, Makassar Raih UHC Award 2026
“Bukan cuma bikin acara, pimpinan datang, pukul gong, lalu pulang dan dianggap selesai. Yang harus selalu ditanya adalah what next,” ujarnya.
Munafri menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari laporan administratif, tetapi dari pengakuan masyarakat di lapangan. Ia mendorong seluruh OPD untuk aktif turun langsung mendengar dan melihat kondisi warga.
“Tanya langsung ke masyarakat. Program sosial jalan atau tidak, stunting turun atau tidak, pelayanan bagaimana. Jawabannya harus datang dari masyarakat,” katanya.
Baca Juga : Kunjungi Kantor Kemenlu, Wali Kota Munafri Perkuat Diplomasi Pariwisata dan Maritim Lewat Kolaborasi
Ia juga mengingatkan agar jajaran pemerintah tidak menempatkan diri lebih tinggi dari warga. Menurutnya, kedekatan dengan masyarakat menjadi kunci untuk memahami persoalan riil.
“Kalau sejajar dengan masyarakat, kita tahu siapa yang sakit, siapa yang butuh bantuan, siapa yang terdampak,” ungkapnya.
Dalam arahannya, Munafri turut menyoroti persoalan pertanahan yang kerap dikeluhkan warga. Ia meminta agar masalah tersebut diselesaikan secara bertahap dengan pendekatan solutif, bukan emosional.
Baca Juga : Pengamat Nilai Ketegasan Munafri Tertibkan Parkir Liar hingga PKL Sangat Tepat Menata Makassar
“Jangan ketika masyarakat mengeluh, kita malah marah. Benahi pelan-pelan, satu per satu,” tegasnya.
Wali Kota Makassar itu menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi aparatur yang tidak siap bekerja, tidak mau mengikuti ritme, dan tidak sejalan dengan arah kepemimpinan yang telah ditetapkan.
“Kalau tidak mau bekerja dan tidak mau ikut ritme, silakan menghadap. Mundur, dan itu akan saya setujui dengan baik,” ujarnya.
Baca Juga : Munafri–Aliyah Kompak Hadiri Muscab Hanura Makassar, Tegaskan Komitmen Kolaborasi Lintas Partai
Ia menyebut tahun 2025 sebagai tahun pondasi dalam masa transisi pemerintahan. RPJMD yang baru berjalan harus dijadikan kerangka awal untuk membenahi kelemahan dan memperkuat sistem kerja birokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menekankan pentingnya kejujuran dalam birokrasi. Ia mengaku tidak membutuhkan laporan asal bapak senang.
“Saya butuh kebenaran, bukan laporan ABS. Tell me the truth,” katanya.
Menurutnya, muara dari seluruh proses pemerintahan adalah pelayanan publik. Masyarakat, kata dia, menilai pemerintah bukan dari dokumen perencanaan, melainkan dari pengalaman saat mengakses layanan.
Ia menyoroti masih adanya praktik pelayanan berbelit-belit, waktu yang tidak pasti, dan biaya yang tidak transparan. Praktik tersebut diminta segera diakhiri.
“Kalau bisa gampang, kenapa harus susah. Kalau besok, pastikan jamnya. Kalau hari ini bisa selesai, pastikan waktunya,” tegas Munafri.
Munafri juga mendorong peningkatan kapasitas petugas layanan di kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan sekolah agar mampu melayani masyarakat secara humanis dan profesional.
“Pelayanan itu sentuhan langsung dengan masyarakat. Petugas di depan harus siap secara mental dan emosional,” ujarnya.
Masuk ke internal birokrasi, Munafri menegaskan bahwa ASN dan OPD harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Ia mengkritisi ego sektoral dan lemahnya kolaborasi lintas OPD yang masih kerap terjadi.
“Kita harus tinggalkan pola kerja sendiri-sendiri dan budaya menunggu perintah. Kepala OPD dan camat adalah pemimpin, bukan sekadar administrator,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kepala OPD dituntut memiliki inisiatif, kemampuan melihat lintas sektor, serta menjadikan data dan hasil sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Kepala OPD adalah pemimpin perubahan. Kalau mau hanya jadi penanggung jawab administrasi, tinggalkan tempat itu,” katanya.
Menutup arahannya, Munafri memastikan mulai tahun 2026 budaya kerja birokrasi Pemerintah Kota Makassar harus berubah secara mendasar.
Ia bersama Wakil Wali Kota akan memperkuat sistem pemantauan kinerja melalui keterbukaan informasi publik bulanan serta mekanisme kerja terpusat berbasis data.
“Mari jadikan 2026 sebagai tahun di mana pelayanan publik makin mudah, birokrasi makin berdampak, dan kepercayaan masyarakat semakin kuat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Munafri juga memaparkan capaian pendapatan daerah yang menunjukkan tren positif. Ia mendorong penguatan pengawasan dan digitalisasi sistem pendapatan daerah untuk menutup celah kebocoran.
“Digitalisasi penting untuk memastikan seluruh proses tercatat dan transparan. Ini kunci penguatan pendapatan daerah ke depan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
