PORTALMEDIA.ID - PDI Perjuangan menegaskan sikapnya untuk tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, di tengah menguatnya wacana perubahan sistem pilkada yang diusulkan Partai Golkar.
PDIP menilai pilkada langsung merupakan bagian tak terpisahkan dari semangat Reformasi dan kedaulatan rakyat.
Juru Bicara PDIP, Cyril Roul Hakim atau Chico Hakim, mengatakan sistem pemilihan langsung adalah mandat Reformasi 1998 yang harus dijaga. Menurutnya, mengembalikan pilkada ke mekanisme pemilihan oleh DPRD berpotensi menjadi kemunduran demokrasi.
Baca Juga : DPR Fokus Tindak Lanjut Putusan MK, Revisi UU Pilkada Ditunda
“Pemilihan langsung adalah manifestasi hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Jika dikembalikan ke DPRD, itu berisiko membengkokkan aspirasi rakyat, mengurangi partisipasi publik, dan menjadi kemunduran demokrasi,” kata Chico, Jumat (26/12/2025).
Chico juga membantah anggapan bahwa persoalan tingginya biaya politik dan maraknya politik uang bersumber dari sistem pilkada langsung. Ia menilai akar persoalan justru terletak pada lemahnya penegakan hukum dan praktik politik transaksional.
“Masalah biaya politik tinggi atau politik uang bukan disebabkan oleh sistem pemilihan langsung itu sendiri, melainkan oleh lemahnya penegakan hukum, praktik mahar politik, dan kurangnya pengawasan,” ujarnya.
Baca Juga : Wacana Pilkada Dipilih DPRD, DPD RI Masih Lakukan Kajian
Ia menambahkan, PDIP berupaya mengatasi persoalan tersebut melalui penguatan kaderisasi dan pemberian rekomendasi kepada calon kepala daerah tanpa mahar politik. Selain itu, PDIP juga mendorong perbaikan regulasi serta penegakan hukum yang lebih tegas dan netral.
Meski menolak wacana perubahan sistem pilkada, PDIP menyatakan tetap menghormati pandangan partai politik lain.
Namun, Chico menegaskan bahwa jika isu ini dibahas lebih lanjut, maka harus dilakukan melalui kajian yang komprehensif dan melibatkan masyarakat sipil.
Baca Juga : Puan Tegaskan Peran PDIP sebagai Penyeimbang yang Berpihak pada Rakyat
“Kalau wacana ini dilanjutkan, harus ada kajian mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengusulkan agar pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui DPRD.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 yang digelar pada Minggu (21/12/2025).
Baca Juga : Survei Populi Center: Mayoritas Publik Masih Ingin Pilkada Langsung
Bahlil menilai pilkada melalui DPRD tetap dapat mewujudkan kedaulatan rakyat dan partisipasi publik dalam sistem demokrasi.
“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitikberatkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam prosesnya,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya.
Selain mengusulkan pilkada tidak langsung, Golkar juga mendorong penyempurnaan sistem pemilu proporsional terbuka. Menurut Bahlil, perbaikan teknis penyelenggaraan dan tata kelola pemilu diperlukan untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil.
Baca Juga : PDIP Gelar Rakernas I Bertepatan HUT ke-53 pada 10–12 Januari
Golkar juga mengusulkan pembentukan koalisi permanen partai politik yang didasarkan pada kesamaan ideologi dan kepentingan strategis, tidak semata-mata untuk kepentingan kontestasi pemilihan presiden.
“Koalisi permanen ini tidak hanya dibangun untuk memenangkan pilpres, tetapi dilembagakan sebagai bentuk kerja sama politik yang mengikat di parlemen dan pemerintahan,” tutup Bahlil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
