PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD mendapat penolakan paling keras dari generasi Z. Temuan ini terekam dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.
Direktur Sigi LSI Denny JA, Ardian Sopa, mengungkapkan sebanyak 84 persen responden dari kalangan Gen Z menolak Pilkada tidak langsung atau dipilih DPRD. Angka ini menjadi yang tertinggi dibanding kelompok usia lainnya.
“Gen Z adalah kelompok dengan tingkat penolakan paling tinggi terhadap Pilkada DPRD,” ujar Ardian saat pemaparan hasil survei di Jakarta, Rabu 7 Januari 2026.
Baca Juga : Tolak Wacana Pilkada via DPRD, Partai Buruh Siap Bangun Koalisi Non-Parlemen
Penolakan terhadap Pilkada DPRD juga terjadi secara luas di lintas generasi. Pada kelompok milenial (usia 28-43 tahun), tingkat penolakan mencapai 71,4 persen. Sementara generasi X tercatat 60 persen menolak, dan kelompok baby boomer sebesar 63 persen.
“Data ini menunjukkan penolakan terhadap Pilkada DPRD bersifat masif dan sistemik, lintas generasi,” tegas Ardian.
Dari sisi pendidikan, penolakan terbesar datang dari responden dengan pendidikan SD ke bawah, yakni 73,5 persen. Disusul lulusan SMA sederajat sebesar 71,1 persen, lulusan D3 ke atas 61 persen, serta lulusan SMP sederajat 52,4 persen.
Baca Juga : Perdebatan Pilkada Dinilai Terlalu Parsial, Ni’matullah Soroti Desain Besar Politik
“Ini menegaskan bahwa penolakan Pilkada DPRD tidak terpusat pada satu kelompok tertentu, tetapi merata di berbagai latar belakang pendidikan dan sosial,” jelasnya.
Survei LSI Denny JA dilakukan terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan metode multistage random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner pada 10–19 Oktober 2025.
Dengan margin of error sebesar 2,9 persen, hasil survei ini diklaim merepresentasikan sekitar 208 juta pemilih di Indonesia.
Baca Juga : Cegah Pecah Kongsi, Nurmal Idrus Usulkan Pilkada DPRD Hanya Pilih Kepala Daerah
“Metodologi survei kami telah teruji, baik dalam survei nasional maupun quick count yang konsisten dengan hasil resmi KPU,” demikian Ardian.(*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
