PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR -- Partai Buruh dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap tersebut ditegaskan Ketua Exco Partai Buruh Sulawesi Selatan, Akhmad Rianto, yang menyebut penolakan itu merupakan sikap resmi partai.
Akhmad Rianto mengatakan, Partai Buruh saat ini membuka ruang komunikasi seluas-luasnya dengan partai-partai politik, khususnya partai non-parlemen, untuk membangun kekuatan bersama dalam menolak pilkada melalui DPRD.
“Kami tidak menutup komunikasi dengan seluruh partai. Partai Buruh sejak awal menggagas koalisi non-parlemen. Partai-partai yang hari ini tidak duduk di DPR, seperti Perindo, Hanura, PKN, Garuda, dan lainnya, kami ajak untuk berkomunikasi dan membangun kekuatan bersama,” ujarnya, Senin (12/1/2026).
Baca Juga : Perdebatan Pilkada Dinilai Terlalu Parsial, Ni’matullah Soroti Desain Besar Politik
Menurut Akhmad Rianto, salah satu tujuan utama pembentukan koalisi non-parlemen tersebut adalah menyuarakan penolakan terhadap pilkada yang dipilih melalui DPRD. Ia menilai mekanisme tersebut mencederai suara rakyat dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.
“Kami menolak pilkada yang dipilih oleh DPRD karena itu sama saja mencederai suara rakyat. Sistem perwakilan seperti ini akan membuat banyak suara rakyat terbuang dan tidak terkonversi menjadi kursi. Ini sangat jauh dari prinsip-prinsip demokrasi,” tegasnya.
Ia juga melihat adanya pelanggaran terhadap asas one man, one vote serta persoalan legitimasi pemimpin yang dihasilkan dari mekanisme tersebut. Menurutnya, pilkada lewat DPRD akan menguntungkan kelompok yang memiliki modal kekuasaan dan finansial.
Baca Juga : 84 Persen Generasi Z Tolak Wacana Pilkada Lewat DPRD
“Legitimasi pemimpin yang dipilih lewat DPRD akan lemah dan lebih menguntungkan mereka yang punya uang, kekuasaan, dan akses struktural. Ini mempersempit ruang bagi rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Rianto menilai kepala daerah yang dipilih melalui DPRD berpotensi berasal dari lingkaran oligarki politik. “Ini akan memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam kekuasaan,” ujarnya.
Ia juga menilai wacana tersebut sarat kepentingan partai-partai besar yang telah menguasai struktur kekuasaan. “Mereka ingin terus memperkuat posisi oligarki politik. Dampaknya, ruang bagi rakyat miskin dan figur-figur potensial untuk memimpin daerah semakin tertutup,” jelasnya.
Baca Juga : Cegah Pecah Kongsi, Nurmal Idrus Usulkan Pilkada DPRD Hanya Pilih Kepala Daerah
Meski demikian, Rianto menyebut Partai Buruh bisa mempertimbangkan mekanisme lain jika partai politik memiliki sistem kaderisasi dan pendidikan politik yang berjalan dengan baik.
“Kami bisa setuju jika ada pendidikan politik yang serius dan sistem kaderisasi yang kuat di partai. Tapi faktanya, hari ini orang bisa pindah-pindah partai, jadi bunglon politik. Sistem kaderisasi menjadi buruk dan legitimasi kepemimpinan ikut rusak,” tutupnya. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
