PORTALMEDIA.ID - Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menegaskan komitmennya menjaga integritas proses penyediaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Ia menyatakan tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi praktik intervensi, titipan, maupun pencatutan nama pejabat untuk memengaruhi pengambilan keputusan.
Irfan Yusuf mengungkapkan, dalam sejumlah kesempatan terdapat pihak-pihak yang mengklaim berasal dari lingkaran menteri, wakil menteri, atau pejabat tertentu dengan tujuan melobi proses pengadaan.
Baca Juga : Menteri Haji Ungkap Peran Baru TNI-Polri dalam Layanan Jemaah
“Banyak yang mengatasnamakan tim menteri, wakil menteri, atau pejabat. Itu pasti akan kami telusuri. Tidak ada yang kebal. Pejabat tidak mungkin melakukan praktik titipan seperti itu,” kata Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ia mengakui, upaya tekanan terhadap tim kementerian sempat terjadi di lapangan. Namun, ia memastikan seluruh proses penelusuran tetap berjalan tanpa pengecualian.
“Saya sudah minta tim untuk tetap melanjutkan investigasi. Kalau ada pegawai Kementerian Haji dan Umrah yang terlibat, tindak tegas,” ujarnya.
Baca Juga : Layani Lansia dan Perempuan, Alissa Wahid Minta Petugas Haji Ubah Cara Pandang
Menurut Irfan Yusuf, tidak tertutup kemungkinan ada oknum yang mencatut namanya maupun nama Wakil Menteri Haji dan Umrah demi kepentingan pribadi. Ia menegaskan, dirinya bersama wakil menteri tidak akan mentoleransi praktik semacam itu dalam bentuk apa pun.
“Saya meyakini ada pihak yang menggunakan nama saya atau wakil menteri. Kami tidak akan pernah membenarkan tindakan seperti itu,” katanya.
Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah masih menunggu laporan terkini dari tim di lapangan terkait progres pengadaan barang dan jasa di Arab Saudi.
Baca Juga : Kampung Haji di Mekkah Ditargetkan Mulai Beroperasi 2028
Laporan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan menyeluruh terhadap persiapan penyelenggaraan haji.
Irfan Yusuf memastikan pengawasan akan terus diperketat agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar berpihak pada kepentingan jamaah.
“Kami menunggu laporan capaian dari tim terkait penyediaan barang dan jasa di Saudi. Semua harus berjalan transparan dan sesuai aturan,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
