PORTALMEDIA.ID - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal atau Deng Ical menegaskan pentingnya Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai instrumen strategis TNI dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional.
Menurutnya, OMSP memiliki peran signifikan dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus memastikan berbagai program pemerintah dapat berjalan dengan aman dan efektif.
Ia menilai OMSP tidak sekadar menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan ketahanan nasional berbasis kewilayahan. Melalui pendekatan teritorial, TNI berkontribusi menciptakan situasi yang kondusif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di daerah.
Baca Juga : RUU BUMD Dinilai Mendesak, DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola dan Profesionalisme di Daerah
“Kami di Komisi I ingin memastikan OMSP dijalankan secara optimal. Ini adalah bagian dari tugas TNI untuk membantu pemerintah, termasuk mengawal program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat,” ujar Deng Ical.
Deng Ical menjelaskan bahwa OMSP mengedepankan peran nonmiliter yang fokus pada stabilitas, pencegahan konflik, dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, kehadiran TNI di tengah masyarakat diharapkan bersifat solutif, tanpa mengabaikan profesionalisme dan prinsip tata kelola yang baik.
Baca Juga : Rapat dengan DPR, Kapolri Tegaskan Penolakan Polri di Bawah Kementerian
Ia mencontohkan Program Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu kebijakan pemerintah yang membutuhkan dukungan OMSP. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga ketertiban wilayah serta memastikan program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
“Koperasi Desa Merah Putih merupakan wujud nyata implementasi OMSP di bidang pembinaan teritorial. Peran TNI dibutuhkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban, sehingga program ini dapat dilaksanakan secara tertib dan tepat sasaran,” jelas politisi Fraksi PKB itu.
Lebih lanjut, Deng Ical menyoroti peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai ujung tombak OMSP di lapangan. Babinsa dinilai berperan strategis dalam membangun komunikasi sosial, menjaga stabilitas, serta menjadi penghubung antara masyarakat dengan program-program pemerintah.
Baca Juga : DPR RI Soroti Potensi Pungli Beasiswa KIP di Kampus
Ia menekankan bahwa pelaksanaan OMSP harus tetap berada dalam koridor profesional, terukur, dan akuntabel. Setiap dukungan TNI terhadap program pembangunan, kata dia, wajib mengikuti ketentuan teknis dan tidak menimbulkan penyimpangan, baik dari sisi anggaran maupun pelaksanaan.
“Prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas harus dijaga. OMSP tidak boleh menimbulkan distorsi di lapangan atau menciptakan persaingan yang tidak sehat,” tegasnya.
Menurut Deng Ical, keberhasilan OMSP dapat dilihat dari terjaganya stabilitas wilayah, meningkatnya kepercayaan publik, serta keberlanjutan program pembangunan.
Baca Juga : Desy Ratnasari Minta Peluang Setara bagi Prajurit Perempuan di Satuan Penerbangan
Dalam konteks itu, Program Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu contoh program yang mendapat manfaat dari kehadiran OMSP secara tepat dan proporsional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News