PORTALMEDIA.ID – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penolakannya terhadap gagasan penempatan Polri di bawah kementerian. Sikap tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menurut Sigit, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan posisi institusi kepolisian sebagai alat negara. Ia menilai struktur tersebut juga dapat berdampak pada melemahnya kewenangan negara dan kepemimpinan presiden.
“Saya memandang jika Polri diletakkan di bawah kementerian, itu sama saja dengan melemahkan Polri, melemahkan negara, bahkan melemahkan presiden,” ujar Sigit di hadapan anggota Komisi III DPR RI.
Baca Juga : RUU BUMD Dinilai Mendesak, DPR Soroti Lemahnya Tata Kelola dan Profesionalisme di Daerah
Sigit mengungkapkan, dirinya sempat menerima pesan yang menawarkan konsep pembentukan menteri kepolisian, termasuk kemungkinan dirinya mengisi jabatan tersebut. Namun, ia menegaskan secara tegas penolakan atas wacana tersebut.
“Kalau opsinya Polri tetap di bawah presiden atau Polri di bawah presiden tapi ada menteri kepolisian, maka saya memilih opsi lain, Kapolrinya saja yang dicopot. Bahkan kalau saya diminta jadi menteri kepolisian, lebih baik saya menjadi petani,” tegasnya.
Ia menilai posisi Polri yang langsung berada di bawah presiden sebagaimana saat ini sudah paling ideal.
Baca Juga : Peran OMSP Disebut Kunci Ciptakan Stabilitas dan Ketahanan Nasional
Dengan struktur tersebut, Polri dapat bergerak cepat menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum tanpa hambatan birokrasi tambahan.
“Dengan berada langsung di bawah presiden, ketika negara membutuhkan Polri, kami bisa langsung bergerak tanpa menimbulkan potensi dualisme kepemimpinan atau matahari kembar,” jelas Sigit.
Sebelumnya, wacana pembentukan kementerian yang menaungi Polri sempat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.
Baca Juga : DPR RI Soroti Potensi Pungli Beasiswa KIP di Kampus
Ia menyebut gagasan tersebut muncul dalam diskusi internal Komisi Percepatan Reformasi Polri, dengan merujuk pada model Kementerian Pertahanan yang menaungi TNI.
Yusril menegaskan bahwa gagasan tersebut belum menjadi keputusan final dan masih berupa alternatif rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
