MAKASSAR, portalmedia.id — Penataan ruang publik dan penegakan hukum tata kota menjadi prioritas krusial yang tengah digenjot oleh Pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan komitmennya dalam membenahi tata kelola pemerintahan dan estetika wajah kota secara komprehensif. Fokus pembenahan kini menyasar pada aspek tertib administrasi perizinan serta penindakan tegas terhadap aktivitas parkir liar angkutan logistik yang kerap memicu kemacetan parah.
Munafri menginstruksikan agar setiap organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bergerak selaras dalam mengawasi serta menertibkan keberadaan gudang komersial yang beroperasi secara ilegal di area permukiman kota. Langkah terintegrasi ini juga menuntut peran aktif camat dan lurah selaku penanggung jawab wilayah administrasi terdepan.
"Kita ingin mewujudkan tertib administrasi yang nyata di Makassar. Oleh karena itu, pengawasan regulasi pergudangan hingga optimalisasi peran camat dan lurah di lapangan menjadi instrumen yang sangat vital," ujar Munafri, Selasa (7/4/2026).
Baca Juga : Setelah Bertahun-tahun Diisi Plt, Munafri Kukuhkan 47 Kepala Puskesmas Definitif se-Kota Makassar
Soroti Kemacetan Logistik di Kecamatan Tallo dan Sektor Utara
Secara spesifik, Wali Kota Makassar menyoroti menjamurnya aktivitas pergudangan dan logistik di kawasan Makassar bagian utara, khususnya di wilayah Kecamatan Tallo. Praktik operasional ini kerap dikeluhkan oleh masyarakat lantaran armada ekspedisi bertubuh besar sering menggunakan badan jalan publik dan lorong pemukiman sebagai lokasi parkir liar.
"Banyak laporan mengenai sopir angkutan ekspedisi yang membawa pulang kendaraan logistik lalu memarkirkannya di pinggir jalan utama atau lorong-lorong warga. Fenomena ini merugikan hak publik, memicu kemacetan, serta menimbulkan keresahan sosial. Mulai sekarang, tidak boleh ada lagi aktivitas bongkar muat maupun parkir logistik seperti itu tanpa izin resmi," tegas pria yang akrab disapa Appi ini.
Baca Juga : BPS Mulai Pendataan Door to Door, Wali Kota Makassar Jadi Responden Pertama
Politisi Partai Golkar tersebut meminta aparat kewilayahan segera merespons cepat aduan warga dengan berkoordinasi bersama Dishub dan Satpol PP untuk menggelar razia penertiban terpadu secara berkala.
Larang Sistem Kerja One Man Show dan Janjikan Hadiah Fantastis
Selain urusan pergudangan, Wali Kota Makassar turut mengevaluasi sistem manajerial birokrasi di tingkat kecamatan dan kelurahan. Munafri mengingatkan agar para camat dan lurah menghindari gaya kepemimpinan yang bersifat one man show atau memusatkan seluruh beban kerja dan pengambilan keputusan pada diri sendiri tanpa melibatkan struktur tim.
Baca Juga : Tak Kenal Libur, BPBD Makassar Bersihkan Tumpukan Sampah di Kanal Kandea
"Waktu operasional 24 jam tidak akan pernah cukup jika manajemennya tidak dikelola dengan baik. Ini adalah kerja tim, maka harus ada distribusi dan pendelegasian tugas yang proporsional di dalam struktur internal agar roda pelayanan publik tetap berputar maksimal," paparnya.
Di samping itu, Munafri menginstruksikan pembenahan tata kelola ruang terbuka hijau atau taman kota yang dinilai belum terawat dengan optimal. Ia meminta aparat wilayah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) demi mempertegas pembagian batasan tanggung jawab pemeliharaan. Agenda kerja bakti "Jumat Bersih" juga diminta kembali digalakkan secara konsisten dengan menempatkan perangkat RT/RW sebagai motor penggerak kesadaran lingkungan di tengah warga.
Guna memacu motivasi performa jajarannya, Munafri mengumumkan bahwa Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan apresiasi khusus berupa penghargaan bagi kelurahan terbaik dan terbersih. "Insya Allah, pada momentum peringatan Hari Jadi Kota Makassar di bulan November mendatang, kami akan mengumumkan kelurahan terbaik dengan ganjaran hadiah yang fantastis," pungkas Munafri (red).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
