Sambangi Dua Sekolah Pantau SPMB 2026, Appi: Kita Pastikan Seleksi Transparan, Objektif, dan Berkeadilan

MAKASSAR, portalmedia.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memantau langsung jalannya proses verifikasi berkas pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di sejumlah satuan pendidikan. Langkah taktis ini ditempuh guna mengawal seluruh tahapan seleksi agar berlangsung secara transparan, objektif, akuntabel, serta bersih dari potensi intervensi titipan maupun praktik percaloan.

Otoritas tertinggi di jajaran Pemerintah Kota Makassar tersebut menegaskan bahwa integritas institusi sekolah dan kecermatan tim verifikator menjadi barometer utama dalam mewujudkan keadilan seleksi sesuai regulasi. Pemantauan lapangan ini menyasar dua lokasi strategis, dimulai dari UPT SPF SMP Negeri 6 Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Ujung Pandang, kemudian berlanjut ke UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar di Jalan Baji Gau, Kecamatan Mamajang.

Di sela peninjauan ruang verifikasi, Munafri berdialog intensif dengan petugas operator untuk memastikan validitas pemeriksaan dokumen calon peserta didik yang saat ini tengah merampungkan jalur non-domisili—meliputi jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi.

"Saya turun langsung memantau, memastikan SPMB 2026 berjalan transparan. Ini membutuhkan verifikator yang benar-benar kuat dan jeli untuk memastikan seluruh aturan berjalan sesuai ketentuan," tegas Wali Kota yang akrab disapa Appi tersebut.

Guna mempersempit ruang manipulasi data, Pemkot Makassar memaksimalkan implementasi sistem aplikasi dan dasbor digital terintegrasi yang dapat dipantau oleh masyarakat secara terbuka dan real-time. Munafri menyebut pemanfaatan teknologi tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk mempersempit ruang terjadinya kecurangan.

“Kita menggunakan aplikasi untuk memastikan keterbukaan informasi, akses yang lebih mudah, real-time, dan benar-benar harus dijaga. Khususnya para verifikator harus memastikan anak-anak ini bisa terserap dengan baik sesuai kuota yang dimiliki sekolah," terangnya.

Ia juga dengan tegas mengingatkan masyarakat agar tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku mampu meloloskan calon siswa melalui jalur belakang. "Jangan lagi percaya calo-calo. Silakan datang langsung ke sekolah jika ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum dipahami. Semua sudah disiapkan kanal pengaduan dan pelayanan informasi," imbuh Politisi Golkar ini.

Menurut Ketua IKA FH Unhas itu, prinsip utama yang harus dijaga dalam SPMB adalah keadilan sosial bagi seluruh calon peserta didik. Jangan sampai ada hak masyarakat yang terabaikan hanya karena masalah relasi kekuasaan.

"Misalnya ada yang rumahnya hanya berjarak 200 meter dari sekolah tetapi tidak diterima, sementara yang rumahnya 2 kilometer justru diterima karena ada kedekatan tertentu. Hal seperti itu tidak boleh terjadi. Kita ingin memastikan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Appi menekankan.

Turut mendampingi dalam sidak tersebut, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Andi Gita Namira Patigana, memaparkan data evaluasi perkembangan verifikasi berkas pendaftaran. Gita mengungkapkan bahwa target penyelesaian dokumen sempat berada di bawah estimasi pada awal pekan.

"Untuk evaluasi memang ada beberapa hal, tetapi yang paling banyak menjadi perhatian adalah waktu verifikasi. Pada hari kedua, rata-rata verifikasi masih di bawah 50 persen. Alhamdulillah hari ini saya lihat sudah mencapai sekitar 70 persen," ujar Gita saat memberikan keterangan di lokasi.

Menurut Gita, sekolah-sekolah yang mengalami keterlambatan verifikasi umumnya merupakan sekolah favorit yang menerima jumlah pendaftar cukup besar, khususnya dari jalur prestasi. "Memang ada beberapa sekolah yang jumlah pendaftarnya menumpuk. Biasanya sekolah-sekolah unggulan yang banyak diminati siswa berprestasi seperti SMP Negeri 6 dan beberapa sekolah favorit lainnya. Namun sejauh ini progres verifikasinya terus bergerak," jelasnya.

Menghadapi pembukaan jalur Domisili yang diperkirakan akan diikuti jumlah pendaftar lebih besar dibanding jalur non-domisili, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, baik dari sisi infrastruktur teknologi maupun sumber daya manusia. Kapasitas server dan penambahan personel di sekolah padat penduduk menjadi fokus utama.

"Kami meminta sekolah-sekolah yang berpotensi menerima pendaftar dalam jumlah besar untuk menyiapkan verifikator lebih banyak. Karena jalur non-domisili ini bisa menjadi cerminan awal, sementara pada jalur domisili jumlah pendaftarnya diperkirakan akan jauh lebih besar," tutur Gita memungkasi. (red)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News