MAKASSAR, portalmedia.id — Pemerintah Kota Makassar mempercepat langkah taktis lintas sektor guna mengantisipasi ancaman musim kemarau ekstrem yang dipicu oleh fenomena alam global. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa kesiapsiagaan seluruh lini birokrasi merupakan keharusan mutlak demi membentengi warga dari dampak El Nino ekstrem yang kerap dijuluki sebagai "Godzilla El Nino".
Komitmen tersebut dimatangkan saat Munafri memimpin langsung Rapat Koordinasi Penanganan Fenomena El Nino di Balai Kota Makassar, Kamis (16/4/2026). Guna memastikan penanganan berjalan taktis dan terintegrasi, Pemkot Makassar resmi menempatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Makassar) sebagai pusat komando utama (leading sector) darurat kekeringan, pasokan air bersih, hingga mitigasi dampak kesehatan masyarakat.
Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Fadli Tahar, menjelaskan bahwa pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik berpotensi memicu kekeringan panjang pada siklus El Nino 2026 ini. Pihaknya memproyeksikan puncak dampak kemarau akan bergulir hingga Oktober mendatang. Sebanyak enam wilayah kecamatan yang dipetakan paling rawan meliputi Kecamatan Tallo, Panakkukang, Tamalanrea, Biringkanaya, Manggala, dan Ujung Tanah. Untuk itu, BPBD menggandeng koalisi kemanusiaan mulai dari PMI, Baznas, Dompet Dhuafa, hingga Kalla Rescue dan Bosowa Peduli dalam operasi satu komando.
Baca Juga : Dari Logistik hingga Material Bangunan, Munafri Kawal Langsung Penanganan Korban Kebakaran Mangasa
Wali Kota yang karib disapa Appi ini memberikan instruksi tegas agar perencanaan mitigasi tidak mandek sebagai konsep di atas kertas, melainkan harus diuji lewat simulasi detail hingga ke tingkat kelurahan. Perhitungan cermat mengenai durasi distribusi, armada tangki pengangkut, hingga pemetaan sumber pasokan air bersih wajib divalidasi.
Selain krisis air bersih, politisi Golkar tersebut meminta Dinas Pemadam Kebakaran bersiaga penuh mengantisipasi lonjakan kasus kebakaran akibat cuaca terik. Di sektor kesehatan, Dinas Kesehatan juga diperintahkan mengantisipasi ancaman penyakit ISPA, dehidrasi, hingga penyakit menular. Appi meminta seluruh instansi mengoptimalkan koordinasi, termasuk membuka peluang pendanaan eksternal non-APBD melalui sinergi bersama BNPB dan Kementerian BUMN agar skema perlindungan masyarakat berjalan maksimal. (red
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
