MAKASSAR, portalmedia.id — Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun 2026 di Kota Makassar akan dirayakan dengan pendekatan yang berbeda dan lebih humanis. Alih-alih melakukan aksi demonstrasi, ribuan buruh bersama elemen masyarakat akan berkumpul dalam gelaran "May Day Fest 2026" di Lapangan Karebosi, Jumat (1/5/2026).
Kegiatan ini akan diawali dengan jalan sehat yang melibatkan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran pemerintah daerah mulai pukul 06.00 WITA. Koordinator Koalisi Gerakan Rakyat, Akhmad Rianto, menyampaikan bahwa perayaan ini dirancang sebagai ruang kebersamaan yang melibatkan sekitar 43 organisasi, mulai dari serikat buruh, petani, mahasiswa, hingga pedagang pasar tradisional dengan estimasi 10 ribu peserta.
"Peringatan May Day kali ini kami buat berbeda. Tidak hanya aksi, tapi ada empat kegiatan utama yang kami siapkan, mulai dari jalan santai, rapat akbar buruh, bazar UMKM, hingga panggung rakyat," ujar Akhmad Rianto saat meninjau persiapan acara, Kamis (30/4/2026).
Baca Juga : Rayakan Hari Jadi ke-102 secara Sederhana, PDAM Makassar Fokus Perkuat Integritas dan Pengabdian
Pada sesi rapat akbar, para buruh akan menyampaikan aspirasi terkait isu ketenagakerjaan, seperti tuntutan pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penolakan upah murah dan sistem outsourcing, serta reforma agraria. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik konsep perayaan ini dan menegaskan dukungan penuh pemerintah kota dalam memfasilitasi jalannya acara agar berlangsung aman, tertib, dan meriah.
"May Day tahun 2026 ini menjadi perhatian ekstra bagi kita semua. Berbagai cara kita pikirkan dan sukseskan bersama agar perayaan ini berlangsung meriah. Ini adalah ruang bersama antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha," tegas Munafri.
Pemerintah Kota Makassar pun telah berkoordinasi dengan unsur Forkopimda untuk memastikan keamanan serta kenyamanan peserta selama kegiatan berlangsung. Perayaan ini diharapkan menjadi model dialog baru yang elegan dan kolaboratif antara pemerintah, buruh, dan pengusaha dalam merumuskan kebijakan yang lebih berkeadilan bagi kesejahteraan pekerja di Indonesia. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
