MAKASSAR, portalmedia.id — Dinas Tata Ruang dan Bangunan (Distaru) Kota Makassar menghadirkan inovasi baru bernama Rekayasa Lingkungan Bentang Pesisir (Railing Besi) pada tahun 2026. Gagasan ini diluncurkan sebagai proyek perubahan untuk memperkuat pengawasan pemanfaatan ruang serta mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Kepala Distaru Kota Makassar, Muh Fuad Azis, menjelaskan bahwa pelaksanaan inovasi Railing Besi dibagi ke dalam tiga tahapan, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada tahap jangka pendek, Distaru fokus mengidentifikasi seluruh bentang pesisir yang saat ini progresnya telah mencapai 75 persen.
"Ini adalah inovasi yang kami jalankan. Target awal menyelesaikan identifikasi kawasan pesisir sebagai dasar pengawasan dan penataan ruang, setelah itu akan dilanjutkan ke tahap menengah dan panjang," ujar Fuad, Rabu (22/7/2026).
Baca Juga : Sistem Transportasi Dirombak Modern, Wali Kota Appi Apresiasi Langkah Cepat DPRD Makassar
Inovasi ini dirancang sebagai sistem pengendalian berbasis digital yang mampu mendeteksi, memantau, hingga memverifikasi pelanggaran pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan pesisir yang menghadapi tekanan pembangunan tinggi. Dalam penerapannya, Distaru mengembangkan sistem WebGIS serta memanfaatkan teknologi drone dan foto udara berbasis LiDAR untuk memantau wilayah daratan hingga kepulauan.
Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan jumlah personel pengawas yang hanya berjumlah 53 orang untuk mengawasi 153 kelurahan, Distaru membentuk Relawan Tata Ruang yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Relawan ini bertugas membantu melaporkan indikasi pelanggaran yang kemudian diverifikasi melalui sistem digital.
Fuad menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan melalui inovasi Railing Besi bukan sekadar pembongkaran bangunan, melainkan penataan dan pembinaan.
Baca Juga : Gantikan IMB, Distaru Makassar Gelar Sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung
"Kami menyebutnya bertangan besi tetapi berhati kapas, tegas dalam aturan namun tetap mengedepankan solusi agar masyarakat dapat menyesuaikan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya. (red)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
