PORTALMEDIA.ID, MAKASSAR — PT PLN (Persero) memperkuat koordinasi hukum sinergi kelembagaan bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel).
Komitmen ini ditegaskan melalui audiensi bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., di Kantor Kejati Sulsel, Rabu (26/8).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha; General Manager PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sulawesi, Fermi Trafianto; serta General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat, Edyansyah.
Audiensi ini berfokus pada pembahasan kesiapan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PLN dengan Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Selatan.
PKS tersebut mencakup dukungan di bidang perdata dan tata usaha negara, pendampingan hukum, pengamanan aset negara, hingga mitigasi risiko kendala operasional kelistrikan.
Selain PKS, Kejati Sulsel menyatakan kesiapannya untuk mendampingi penyelesaian aspek hukum dan pengadaan tanah pada Proyek Strategis Nasional (PSN) PLN di wilayah Sulsel.
Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan SUTT 150 kV Punagaya–Bantaeng, SUTET 275 kV Wotu–Bungku (sisi Luwu Timur), serta rencana proyek PLTA Bakaru-2 berkapasitas 2x70 MW.
General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejati Sulsel dalam memperkuat sinergi bersama PLN.
“Kami mengapresiasi dukungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Sinergi ini menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya proyek strategis nasional, dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta kepentingan masyarakat,” ujar Aditya.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar setiap tahapan dapat berjalan tertib, efektif, dan sesuai ketentuan. Dengan dukungan Kejati Sulsel, PLN berharap penyelesaian aspek hukum dan pertanahan pada proyek strategis dapat berjalan lebih optimal.
“PLN berkomitmen menjalankan setiap tahapan pembangunan secara transparan, akuntabel, dan sesuai koridor hukum. Kolaborasi dengan Kejati Sulsel menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat mitigasi risiko serta memastikan manfaat pembangunan kelistrikan dapat dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Melalui audiensi ini, PLN menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan yang andal, berkelanjutan, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Selatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
