PORTALMEDIA – Tenaga Ahli Profesional Lemhannas, Edi Permadi, menilai manfaat yang diterima negara dari kegiatan pertambangan legal dapat melampaui laba bersih yang diperoleh perusahaan. Kontribusi tersebut tidak hanya berasal dari pajak dan royalti, tetapi juga mencakup penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dividen, hilirisasi, reklamasi, hingga program pemberdayaan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Edi di sela penyelenggaraan Tanwir Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (16/11/2026).
Menurut Edi, selama ini kontribusi sektor pertambangan kerap hanya dilihat dari besaran keuntungan perusahaan. Padahal, manfaat yang diterima negara berlangsung sejak mineral diproduksi hingga pascatambang.
“Manfaat yang diterima negara tidak dapat diukur hanya dari laba bersih yang dibukukan perusahaan pada akhir tahun,” ujar Edi.
Ia menjelaskan, negara memperoleh penerimaan melalui royalti, PNBP, pajak penghasilan badan, pajak pusat dan daerah, bea masuk, hingga dividen dari kepemilikan saham nasional. Selain itu, perusahaan tambang juga diwajibkan menjalankan hilirisasi, reklamasi, program pengembangan masyarakat, serta memenuhi berbagai kewajiban lingkungan.
Menurutnya, seluruh instrumen tersebut merupakan implementasi amanat Pasal 33 UUD 1945 agar pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Vale Bayar ke Negara US$204 Juta
Sebagai ilustrasi, Edi mengutip kinerja PT Vale Indonesia Tbk pada 2024. Berdasarkan data yang dipaparkannya, perusahaan membukukan laba bersih sekitar US$57 juta, sementara total pembayaran kepada negara dalam bentuk pajak, royalti, dan kewajiban lainnya mencapai sekitar US$204 juta.
Artinya, kontribusi Vale kepada negara mencapai sekitar 357 persen dari laba bersih perusahaan.
“Kontribusi pertambangan harus dilihat secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan keuntungan perusahaan,” katanya.
Selain memenuhi kewajiban fiskal, Vale juga menjalankan operasional berbasis energi pembangkit listrik tenaga air (PLTA), program perlindungan keanekaragaman hayati, pengembangan masyarakat, penguatan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta berbagai inisiatif dekarbonisasi.
Menurut Edi, praktik tersebut menunjukkan perbedaan mendasar antara perusahaan tambang legal yang memenuhi kewajiban kepada negara dengan aktivitas pertambangan ilegal yang tidak memberikan penerimaan negara secara optimal dan berpotensi meninggalkan kerusakan lingkungan.
Royalti Indonesia Termasuk Tinggi
Edi juga menyoroti besaran royalti pertambangan nikel Indonesia yang dinilai cukup kompetitif. Sebelum penyesuaian tarif pada 2025, royalti bijih nikel berada di angka 10 persen. Setelah diterapkannya skema progresif, tarif meningkat menjadi sekitar 14–19 persen, bergantung pada harga komoditas.
Besaran tersebut, menurutnya, lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara produsen nikel seperti Filipina, Vietnam, Rusia, Republik Demokratik Kongo, Zambia, hingga Afrika Selatan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa manfaat pertambangan tidak bisa dihitung hanya dari royalti. Penerimaan negara juga berasal dari PNBP, perpajakan, dividen, hilirisasi, kewajiban lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Ia menambahkan, kebijakan divestasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga memperkuat kepentingan nasional melalui peningkatan kepemilikan nasional di sektor pertambangan.
Dalam konteks PT Vale Indonesia Tbk, masuknya MIND ID sebagai pemegang saham terbesar dengan kepemilikan sekitar 34 persen dinilai menjadi salah satu bentuk meningkatnya partisipasi nasional dalam pengelolaan aset strategis.
Kepastian RKAB Dinilai Penting
Di sisi lain, Edi menilai kepastian regulasi juga menjadi faktor penting untuk menjaga iklim investasi. Ia menyinggung proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada kuartal pertama dan kedua 2026 yang sempat memperlambat aktivitas industri karena sejumlah perusahaan menunda investasi dan produksi.
Menurutnya, penyusunan RKAB 2027 perlu dilakukan lebih tepat waktu agar perusahaan dapat menyusun rencana investasi, produksi, pembiayaan, hilirisasi, dan program keberlanjutan secara optimal.
“Pengawasan harus tetap kuat, tetapi proses perizinan dan persetujuan administratif juga perlu berjalan tepat waktu agar tidak menghambat investasi dan agenda hilirisasi nasional,” ujarnya.
Edi menambahkan, tantangan terbesar sektor pertambangan justru berasal dari aktivitas tambang ilegal. Selain tidak membayar pajak, royalti, maupun PNBP, kegiatan tersebut juga tidak menjalankan reklamasi dan kewajiban pascatambang sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Karena itu, ia menilai reformasi sektor pertambangan harus diiringi dengan penegakan hukum yang konsisten, pemberantasan tambang ilegal, transparansi penerimaan negara, serta penguatan pengawasan lingkungan agar kekayaan mineral benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
