JAKARTA, PORTALMEDIA.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengembalikan kedaulatan sumber daya alam nasional. Ia memerintahkan agar porsi hasil pertambangan di dalam negeri minimal 70 persen wajib dinikmati oleh negara, termasuk melalui penguasaan mayoritas saham perusahaan pertambangan.
Langkah tegas ini diambil guna memastikan kekayaan mineral Indonesia benar-benar memberikan kesejahteraan bagi rakyat, sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya," tegas Prabowo dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (20/11/2026).
Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi masuknya modal investasi. Namun, setelah modal investor kembali, porsi keuntungan terbesar harus mengalir untuk kepentingan bangsa Indonesia.
Ia juga menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam selama puluhan tahun yang dinilai kerap merugikan negara, di mana keuntungan besar justru dibawa lari ke luar negeri oleh segelintir pihak.
"Saya bertekad sisa mandat saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," ujarnya.
Tren Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Minerba
Kebijakan pengetatan penguasaan hasil tambang ini menjadi sorotan di tengah tren melandainya setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara (minerba) dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan laporan kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), realisasi PNBP minerba selama lima tahun terakhir memang selalu melampaui target tahunan, namun angkanya terus mengalami penurunan sejak mencapai puncaknya pada 2022:
-
2021: Rp 75,16 triliun (dari target Rp 39,1 triliun)
-
2022: Rp 183,4 triliun (dari target Rp 101,8 triliun)
-
2023: Rp 173 triliun (dari target Rp 146,07 triliun)
-
2024: Rp 140,4 triliun (dari target Rp 113,5 triliun)
-
2025: Rp 135,1 triliun (dari target Rp 124,7 triliun)
Target Penerimaan Tahun 2026
Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah mematok target PNBP sektor minerba dapat kembali terdongkrak ke kisaran Rp 160 triliun hingga Rp 165 triliun.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan optimisme tersebut dalam gelaran Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Menurutnya, per 1 Oktober 2026, realisasi penerimaan negara dari sektor ini telah menembus angka Rp 141 triliun.
Bahlil menambahkan, capaian positif tersebut tidak lepas dari kebijakan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang diterapkan pemerintah untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan (supply and demand) komoditas di pasar global.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

