PORTALMEDIA.ID, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatak. pihaknya saat ini mencatat 24.400 aplikasi di kementerian/lembaga, termasuk di pemda yang sangat tidak efisien.
"Kita harus menata ulang menghasilkan satu super aplikasi Indonesia, paling tidak hanya cukup delapan aplikasi yang terintegrasi, yang memudahkan komunikasi," ujar Plate dalam Side Event G20: Festival Ekonomi Keuangan Digital di Nusa Dua Bali, dikutip kumparan.com, Senin (11/7/2022).
Plate pun memastikan, pihaknya akan menutup seluruh aplikasi tersebut secara bertahap dan menggantinya dengan satu aplikasi super lengkap (superapps) milik pemerintah.
Baca Juga : Ratusan Ekonom Desak Pemerintah Lakukan Reformasi Kebijakan Ekonomi
"Dari 24.000 kita pelan-pelan mulai lakukan shutdown, tutup, dan kita pindahkan pelan-pelan," ujarnya.
Menurut Plate, saat ini pemerintah juga terus menyiapkan aplikasi yang akan terintegrasi antarkementerian/lembaga dan pemda. Hal ini, kata dia, akan menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah.
"Saya meyakini efisiensi akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu Sri Mulyani keluarkan saat ini, puluhan triliun hematnya. Kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita," jelasnya.
Respons Sindiran Kementerian Keuangan
Baca Juga : Pemerintah Kucurkan Tambahan DAU untuk Pembayaran THR dan Gaji ke-13 Guru
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan saat ini pemerintah punya lebih dari 400.000 aplikasi. Bahkan setiap kementerian/lembaga memiliki 24.000 aplikasi, yang tidak semuanya bisa dioperasikan.
"Bayangkan, kita punya lebih dari 400.000 aplikasi dan juga 24.000 (aplikasi di kementerian/lembaga). Kemudian setiap lembaga itu punya 2.700 database sendiri-sendiri," ujar Sri Mulyani.
Untuk itu, kata Menkeu, pemerintah saat ini tengah menginisiasi kebijakan untuk membuat e-government. Sehingga, nantinya aplikasi dan kebijakan antarkementerian dan lembaga akan saling terhubung.
Baca Juga : Menkeu Kembangkan Sistem AI untuk Awasi Pelanggaran di Bea Cukai
"Jadi disebut intergovernment connection maupun penggunaan aplikasi, jadi tidak tiap orang (kementerian/lembaga) buat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable, tapi mereka akan lebih coordinate," jelasnya.
Menurut Sri Mulyani, digitalisasi di lingkungan pemerintah memberikan banyak manfaat bagi keuangan negara. Sehingga, belanja barang seperti alat tulis kantor (ATK) mengalami penurunan. Sementara belanja internet justru meningkat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
